Inspektorat dan PMD Diminta Awasi SPJ DD 12 Desa

Redaksi author photo

Ricky CH. Richfat.

HALTIM, BRN - Sekertaris Daerah Halmaher Timur Ricky CH. Richfat meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turun mengawasi 12 desa yang sampai sekarang belum memasukkan laporan pertanggung jawaban pengunaan dana desa ke KPPN Tobelo Halmahera Utara.

 

12 desa yang terlambat memasukkan SPJ pengunaan dana desa ke KPPN Tobelo itu diantaranya Desa Buli, Wayafli, Geltoli, Pekaulang dan Baborino di Kecamatan Maba. Waci di Maba Selatan. Saolat dan Yawal di Wasile Selatan. Kemudian Desa Marimoi di Wasile Utara, Patlean dan Doromoi di Maba Utara dan Tewil di Kecamatan Kota Maba. 

 

Ricky mengatakan, keterlambatan 12 desa memasukkan SPJ penggunaan daa desa triwulan pertama 2022 ini sudah mendapat teguran dan dedline waktu dari KPPN Tobelo. Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah dinstruksikan agar turun mengawasi penyusunan dokumen SPJ 12 desa itu.

 

“SPJ penggunaan DD oleh 12 desa belum dimasukkan sehingga mendapat dedline waktu dari KPPN Tobelo yang tidak menentukan. Kami sudah perintahkan pihak Inspektorat dan PMD agar melakukan pengawasan dan membantu penyusunan SPJ mereka sehingga cepat selesai dan tidak menjadi tanggungan lagi di periode ke depan,” katanya ketika disembangi awak media di Kantor Bupati, Rabu, 24 Agustus.

 

Termasuk memerintahkan DPMD agar koordinasi dengan KPPN Tobelo. Dari hasil koordinasi, KPPN Tobelo masih memberikan kesempatan kepada 12 Desa agar segera menyelesaikan SPJ-nya masing-masing.

 

Selain itu, KPPN Tobelo memberikan catatan kepada 12 desa dimaksud wajib membuat surat pertanggung jawaban sebagai bentuk perjanjian penyelesaian SPJ yang tertunda.

 

“Kami yakin bisa diselesaikan secepatnya, karena ini SPJ DD per semester pertama 2022 bukan per tahun. Kemungkinan ada satu dan lain hal sehingga meraka masih mengalami keterlambatan memasukkan SPJ mereka,” sambung Ricky. 


Ricky menambahakan, keterlambatan SPJ 12 desa bisa berpotensi terhadap resiko DD tahap selanjutnya. Tetapi masalah ini masih diberikan ruang kepada 12 desa agar menyelesaikan SPJ.

 

“Yang pasti sudah diberikan surat pertanggung jawaban mutlak, sehingga kepala desa bertanggug jawab penuh terhadap seluruh proses SPJ. Makanya danayna bisa disalurkan dengan catatan desa yang bermasalah secepatnya menyelesaikan SPJ. Biasanya yang dipending kalau dia sudah satu tahun, kalau satu selama satu tahun tidak masukan SPJ, maka DD tahap berikut biasanya dipending,” ucapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini