Hukum dan Dunia Metaverse

Redaksi author photo

Zulafiff Senen, S.H., M.H., CSRP.,CLMA. | Penulis saat ini aktif di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) dan pegiat cyber law.

Fenomena perkembangan teknologi kian meninggkat. Ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal demikian membuat hukum kian tertinggal.

Berbicara mengenai ketertinggalan hukum sungguh sangat nyata, hal serupa berkesesuaian dengan salah satu adagium atau dengan kata lain disebut sebagai old maxim atau pepatah kuno yang berbunyi Het recht hink anter de feiten an_ “hukum slalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur”.

Kemajuan teknologi menimbulkan berbagai macam spekulasi bagi sebagian masyrakat awam. Apakah metaverse ini merupakan gebrakan baru dalam mempersiapkan generasi serta masyarakat yang melek teknologi?. Spekulasi mulai bermunculan mulai dari apakah metaverse mampu menjawab segala pertanyaan terkait fenomena perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini dipergunakan, ataukah sama dengan yang sebelumnya berlaku, jikalau berbeda apa saja pembaharuan yang menonjol dalam metaverse tersebut?. 

Metaverse Dalam Kepastian Hukum

Metaverse adalah sebuah buah pikir dari pada kemajuan teknologi yang kian berkembang pesat hingga saat ini. Secara hafiah, metaverse merupakan realitas kehidupan virtual yang kemas sebagaimana halnya dunia nyata. Metaverse sebenarnya sesuatu yang baru melainkan sesuatu yang telah lama ditemukan-(baca Novel Snow Crash 1992 pengarang Neal Stephenson).

Lalu kinerja metaverse sendiri meliputi apa saja?, kinerja metaverse sendiri tanpa batas dan sekat dalam hal dunia virtual yang dibuat seolah dunia nyata.

Lantas seperti apa kinerja metaverse?. Pertama-tama, metaverse takkan pernah bisa lepas dari internet sebagai akses utamanya. Hal tersebut didukung oleh perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Selain itu, proses kerja dalam metaverse perlu didukung oleh berbagai perangkat modern yang mumpuni, seperti headphone dan kacamata AR atau VR.

Tujuan dari hukum ada 3 hal sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch: Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan hukum. Tentunya berbicara mengenai tujuan dari hukum memang banyak faktor yang mendasari agar tujuan hukum dapat terjalankan secara maksimal. Aspek tujuan hukum yang pertama yakni kepastian hukum tentunya memiliki perhatian khusus yang mana kedua aspek yang di lahir mampu dan/atau dapat terealisasikan apabila aspek hukum yang pertama mampu terjalankan secara maksimal.

Berbicara mengenai kepastian hukum tentunya kita akan berbicara pada tingkatan kejelasan akan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya. Hal serupa juga sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia senantiasa diawasi oleh hukum itu sendiri. Negara perlu hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sebab jika kita berbicara mengenai kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan otiap-tiap negara kepada warganya.

Ketika kita berbicara mengenai kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya sudah sangat sesuai, sebagaimana dijelaskan Wallace S Sayre dalam American Government (1966). Wallace mengemukakan teori tentang menjelaskan mengenai persyaratan berdirinya suatu negara diantaranya; Rakyat (people), Wilayah (territory), Kesatuan (unitary), Organisasi politik (political organization), Kedaulatan (sovereignty) dan Ketetapan (permanence).

Korelasi antara kehadiran negara, warga negara dan kepastian hukum adalah agar warga masyarakat menjadi aman dan terlindungi dari perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum serta negara tidak terlihat lepas tangan atau lepas tangunggjawab atas warga negaranya.

Lantas pertanyaan timbul bagaimana bentuk kepastian hukum jika warga negaranya mendapatkan permasalahan hukum didiakibatkan oleh metaverse?. Jawabannya masih bergantung dari pada Undang-undang 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun yang perlu diketahui apakah Undang-undang ITE sudah mampu mengakomodir perbuatan hukum yang ditimbulkan tersebut dikemudian hari disebabkan oleh metaverse? jawabannya belum tentu. 

Ius Constituendum 

Membahas mengenai ius contituendum atau hukum yang akan berlaku dikemudian hari tentu tidak terlepas dari pada ius constitutum atau hukum yang berlaku saat ini. Ius constituendum dari pada dunia internet adalah Undang-undang 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun perlu diketahui, dalam literatur disebutkan bahwa het recht hink anter de feiten an yang memiliki arti bahwa hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dari pada peristiwa. 

Hal serupa memanglah tepat dan tidak dapat dipungkiri sebuah aturan dilahirkan atau dibuat dikarenakan adanya sebuah peristiwa hukum. Perlu diketahui juga, bahwasahnya metaverse sendiri merupakan dunia baru yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang mana kerja metaverse sendiri adalah membuat dunia maya menjadi seperti halnya dunia nyata. Tetapi perlu diingat, bahwa semakin berkembangnya sebuah teknologi atau suatu zaman tentu didalamnya memiliki peluang kejahatan tersebut. Disini negara perlu membuat suatu regulasi yang mampu dan dapat menunjang perlindungan warga negara atas kemajuan teknologi itu sendiri. **

Share:
Komentar

Berita Terkini