Fenomena Pasal 27 ayat 3 UU ITE Antara Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Redaksi author photo

Zulafiff Senen. Penulis merupakan Penggiat Cyber Law dan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI).

Moneat lex, priusquam feriat artinya :
Undang-undag harus memberi peringatan dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya”.
 

Fenomena hukum marak terjadi, mulai dari perbuatan hukum yang melahirkan peristiwa hukum dan berujung kepada akibat hukum kian marak terjadi. Hal serupa sesuai dengan bunyi daripada adagium hukum Inde datae leges be fortior omnia posset”, yang berarti : Hukum dibuat agar orang yang kuat punya kekuasaan yang terbatas. Namun terjadi perbedaan antara hukum yang senyatanya berdasarkan aturan (dass sollen) dengan hukum yang berdasarkan fakta di lapangan (dass sein). 

Kriminalisasi pasal 27 ayat 3 UU ITE 

Berbicara mengenai kriminalisasi, sebagian masyarakat tertentu menjadikan hukum sebagai alat pemuas dan/atau sebagai alat pembalasan (lex tallionis) atas suatu perbuatan dan kerap kali bersebrangan yang mana hukum pidana sebagai obat terakhir (ultimum remidium) dijadikan hukum pidana sebagai senjata awal (primum remidium) terjadinya suatu peristiwa hukum.

Hal tersebut menjadi perhatian bagi sebagian bengawan hokum, salah satunya adalah perihal Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak diantaranya bukan perbuatan pidana pencemaran nama baik nsmun dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana pencemaran nama baik (kriminalisasi). Hal tersebut melenceng dari tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, “bahwasahnya tujuan daripada hukum diantaranya adalah ketertiban”.

Salah satu bentuk kriminalisasi Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kasus antara konsumen dan pegawai alfamart yang marak beredar beberapa hari ini. Lantas apa sajakah unsur sehingga seseorang dapat disebut sebagai pelaku dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Perlu diperjelas agar kesalahpahaman dalam penggunaan pasal ini tidak marak terjadi dikemudian hari. 

Pasal 27 ayat 3 UU ITE 

Domiunt aliquando leges, nunquam moriuntur : Hukum terkadang tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Adagium tersebut diatas menjadi pembuka atas permasalahan yang kompleks terjadi. Tidak heran banyak diantaranya menjadikan hukum sebagai lex tallionis atas suatu perbuatan dan kerapkali menjadikan primum remidium dan bukanlagi sebagai ultimum remidium atas sebuah permasalahan hukum.

Fenomena kriminalisasi Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kerap terjadi. Setiap perbuatan selalu dikaitkan dengan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana bunyi pasalnya Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Secara tekstual, bunyi dari pasal tersebut sangatlah tegas terhadap sebuah perbuatan dengan sengaja melakukan pendistribusian dan pentransmisian terhadap suatu informasi, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 750 juta.

Tentu ini sesuai bunyi Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". 

Pertanyaan kemudian muncul, apakah setiap perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik?. Berdasrkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menkominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan Nomor: KB/2/VI/2021  tentang Pedoman implementasi UU 19 Tahun 2016 atas perubahan UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam poin huruf C disebutkan “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE jika konten atau muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa: Penilaian, Pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan”. 

Melihat uraian poin huruf C dan poin demi poin dalam SKB tentang Pedoman implementasi UU 19 tahun 2016 atas perubahan UU ITE, sudah sangat jelas. Mana yang dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik dan yang tidak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik. Sebab hal tersebut perlu dan penting untuk diperhatikan agar nantinya penggunaan pasal tersebut tepat dan benar dan mampu diimplementasikan dengan baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. **

Share:
Komentar

Berita Terkini