Desak Kejati Malut Periksa Komisaris Utama Perusda Bahari Berkesan

Redaksi author photo

Gerakan Pemuda Marhain Maluku Utara saat menggelar unjukrasa di depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara.

TERNATE, BRN - Gerakan Pemuda Marhain (GPM) Provinsi Maluku Utara, kembali menggelar unjukrasa di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Ternate Tengah, Senin, 29 Agustus. 

Aksi serupa juga dilakukan di depan Kantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara.

Aksi ini buntut dari lambatnya lembaga adhyaksa itu menyelesaikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Ternate. Kasus penyertaan modal Perusda Bahari Berkesan, keterlibatan pejabat lain dalam perkara Haornas Tahun 2018 dan kasus pembelian eks Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara adalah tiga poin tuntunan aksi.

Ketua GPM Maluku Utara, Sartono Halek mengatakan, kasus Perusda Bahari Berkesan yang diduga menyeret Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman ini seharusnya sudah diekpos. M. Tauhid saat itu tercatat sebagai Komisaris Utama Perusda Bahari Berkesan. Harusnya menjadi atensi Kejati Maluku Utara,” kata Sartono.

Kasus dugaan korupsi lain yang harus ditelusuri yaitu pembelian eks Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara. Menurut GPM, pembelian kediaman gubernur yang beralamat di Kelurahan Kalumpang itu tidak sesuai prosedur dan terkesan menabrak aturan.

“Ada yang tidak wajar dalam proses pembelian. Itukan aset pemerintah, kenapa dibayar menggunakan APBD. Belum lagi kasus pengadaan tanah untuk perumahan kejakasaan pada tahun 2018-2019 di Kelurahan kalumata,” tambah Tono, sapaan akrab Sartono Halek.

Tono menambahkan, dalam aksi tersebut GPM meminta dan mendesak Polda dan Kejati Maluku Utara segera memanggil M. Tauhid Soleman untuk diminta keterangan. Termasuk memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam kasus pembelian eks Rumah Gubernur Maluku Utara.

“Pembelian eks Rumah Gubernur Maluku Utara dianggarkan melalui Dinas Perkim Kota Ternate,” sebutnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini