Desak APH Telusuri Dugaan Kesalahan Penganggaran Pada Disperkim Kota Ternate

Redaksi author photo
Sekertaris DPD KAI Malut, Roslan.

TERNATE, BRN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara, mendesak Kejaksaan Negeri dan Polda agar segera, mengusut tuntas dugaan kesalahan penganggaran pada Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) Kota Ternate, yang tertuang dalam dokumen Laporah Hasil Pertanggungjawaban BPK tahun 2018.  

Terkait adanya dugaan kesalahan penganggaran di lingkup Pemkot Ternate,  tahun 2018 ini menurut kami, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri maupun Ditreskrimsus Polda Malut harus bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan temuan BPKP ini. Hal ini dikatakan Sekertaris DPD KAI Malut Roslan kepada redaksi Media Brindo Grup, Selasa (9/8/2022).

Menurutnya, kesalahan penganggaran belanja yang tertuang dalam LHP BPK Perwakilan Malut Nomor : 12.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Menyebutkan ada empat aitem diantaranya pembelian tanah untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Ternate senilai Rp1.500.000.000, belanja bangku taman; aset renovasi; pemeliharaan bangunan (satu paket) senilai Rp925.204.074, aset renovasi senilai Rp230.269.674 dan belanja tanaman habis pakai sebesar Rp572.947.080.

Kami berpendapat demikian, temuan kesalahan penganggaran ini dikeluarkan langsung oleh pihak yang berwenang dan berkompeten. Olehnya itu  DPD KAI Malut meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak yang diduga ada hubungannya dengan temuan kesalahan penganggaran tersebut,kata Alan  

"Panggilan kepada oknum-oknum untuk dimintai guna mengetahui apakah temuan ini merupakan suatu peristiwa hukum yang dilakukan secara sengaja atau justru ada hal lain", tegasnya.

Olehnya itu DPD KAI Malut menegaskan, dan berharap aparat penegak hukum harus tanggap dan serius, mengusut temuan ini agar dapat diketahui, apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, hal ini menjadi penting agar kedepannya tidak ada lg perbuatan yang serupa. (red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini