Dana Pembelian Lahan Eks Kediaman Gubernur Malut Diduga Mengalir ke Pihak Lain

publisher: BrindoNews.com author photo

Bekas kediaman dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang kini jadi rumah dinas Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. 

TERNATE, BRN
- Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memproses dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara. Menurut GPM, kasus beli aset milik pemerintah itu segera ditangani.

Ketua GPM Maluku Utara Sartono Halek mengatakan, pembelian lahan senilai lebih dari Rp2 miliar itu sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Ternate 2012 lalu.  Noke Yapen selaku penggugat sertifikat kepemilikannya dinyatakan tidak sah atau ditolak alias kalah melawan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai tergugat.

Penggugat kemudian menempuh langkah hukum satu tingkat diatasnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Hasilnya sama, upaya banding Noke kembali ditolak. Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.G/2011/PN/Tte tertanggal 26 April 2012.

Upaya Noke tak berhenti di tahap banding. Noke mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Senin, 9 Desember 2013 diputuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Noken Yapen,” kata Tono, begitu Satono Halek biasa disapa, kepada brindonews, Senin, 1 Agustus 2022.

Tono menyebutkan, berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung tersebut, pembelian lahan bekas Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, di Jalan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah itu tidak harus dilakukan.

“Anggaran pembayaran lahan diduga menggunakan APBD tahun 2018. Yang pasti, lahan tersebut dibayar melalui panitia panitia pembebasan lahan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perkim Kota Ternate, Rizal Marsaoly (sekarang menjabat Kepala Bappeda Kota Ternate). Lahan itu dibayar pada 22 Februari 2018,” sebutnya.

Tono menambahkan, parahnya, pembayaran lahan tidak mengacu Nilai Jual Obyek Pajak atau NJOP sebagai patokan perhitungan.

“Panitia pembebasan lahan menentukan sendiri harga per meter tanah, dan per meternya dibayar Rp2.700.000. Uang pembayaran lahan dikirim melalui salah satu bank cabang di Manado yang ditransfer ke rekening atas nama Gerson Yapen. Bahkan, ada informasi menyebutkan Rp1 miliar lebih mengalir ke pihak lain,” ujarnya. (ham/tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini