BPK Temukan 16 Penerima Hibah Tak Berbadan Hukum

Redaksi author photo

Ilustrasi pemeriksaan administrasi.

HALTIM, BRN
- Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara menemukan masalah penerima dana hibah. Terdapat 16 penerima hibah diketahui tidak memiliki badan hukum.

Temuan ini sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor: 7.A/LHP/XIX.TER/05/2022. BPK menyebutkan penerima dana hibah tahun 2021 di Halmahera Timur belum sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK disebutkan terdapat 16 dari 64 penerima hibah organisasi kemasyarakatan yang belum melampirkan bukti badan hukum Indonesia.

Bendahara Pengeluaran BPKAD Halmahera Timur Saifudin Bakar membenarkan temuan dimaksud. Menurutnya, temuan administrasi 16 organisasi kemasyarakatan penerima tersebut telah diselesaikan.

“Jadi terkait temuan administrasi oleh BPK tersebut hanya temuan kurangnya surat administrasi kemenkumham yang tidak dimasukkan 16 organisasi. 16 ormas tersebut sudah melampirkan surat kemenkumham sehingga masalah tersebut telah selesai,” katanya, Rabu, 10 Agustus 2022.

Saiful menyarankan agar organisasi ataupun LSM penerima hibah harus melengkapi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan dan dilampirkan saat permohonan proposal.

“Tahun 2022 kami melakukan penegasan terhadap ormas dan LSM yang mengajukan penerimaan dana hibah. Akan dipertegas apabila tidak melengkapi administrasi yang diisyaratkan. Kalau tidak maka akan tidak diberikan,” terangnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Halmahera Timur, Talha Malaka mengaku belum mengetahui 16 penerima hiba tidak berbadan hukum.

“Tahun 2021 kami tidak tahu bahwa ada organisasi penerima hibah dari yang belum melampirkan bukti telah berbadan hukum Indonesia,”ucapnya.

Ormas dan LSM penerima hibah harus berbadan hukum. Terutama kelengkapan administrasi seperti AD/ART, badan pengurus, NPWP dan administrasi pendukung lainnya. Kalau tidak memiliki administrasi maka ormas ataupun LSM tersebut bisa dikatakan ilegal.

“Dan kami telah menyampaikan kepada bupati terkait dengan setiap organisasi yang mengajukan permintaan dana hibah harus ke kesbanpol. Ini sehingga kepala kasbanpol memverifikasi kelengkapan dokumen secara legal formal,” sebutnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini