SKPD di Halmahera Timur Dinilai Tak Dukung Visi-Misi Ubaid-Anjas

publisher: BrindoNews.com author photo

Ubaid Yakub dan Anjas Taher.

HALTIM, BRN
- Keinginan Ubaid Yakub dan Anjas Taher menjadikan Halmahera Timur Maju dan Sejahtera masih jauh dari harapan. 

Ketidakkonsisten dan kerja yang tidak bagus SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memengaruhi perwujudan visi-misi yang selanjutnya disebut program kerja Pemerintahan Ubaid-Anjas itu. 

Nilai kurang bagus ini dikemukakan dalam pandangan akhir Fraksi Merah Putih terhadap Nota Perhitungan APBD Tahun Angaran 2021 pada sidang paripurna ke 10 masa sidang ke II DPRD Halmahera Timur.

Sidang dengan angenda penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah dan persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang realisasi pelaksanaan APBD 2021 itu kinerja semua SKPD selaku perpanjangan tangan Ubaid-Anjas dinilai buruk. Penyebabnya adalah SKPD masih bersikap apatis. 

Menurut Fraksi Merah Putih, sikap cuek SKPD yang condong tak mampu mengeksekusi setiap program dianggap tidak mendukung program dan visi-misi Bupati Ubaid Yakub dan Wakilnya Anjas Taher. 

Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Halmahera Timur, Slamet Priatno mengemukakan, terdapat banyak persoalan mendasar yang harus dan perlu diselesaikan. 

Misalnya penyerapan DAK tahun 2021 di beberapa SKPD yang tidak maksimal, Terutama OPD yang membidangi infrastruktur. Realisasi dana BOK tahun 2021 yang dibiayai DAK di 16 Puskesmas yang sangat tidak signifikan. Juga kebutuhan ambulance di tujuh puskesmas.

“Kerusakan mobil ambulance di tujuh puskesmas harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan. Pailng tidak, harus diperbaiki karena menyangkut keselamatan pasien,” kata Slamet saat menyampaikan pandangan Fraksi Merah Putih dalam sidang paripurna, Senin malam, 11 Juli 2022. 

Permasalahan dimaksud belum termasuk banyaknya program kerja SPKD yang terealisasi, terutama OPD yang membidangi infrastruktur. 

“Ketidakhadiran kepala SKPD atau perwakilan dalam setiap pembahasan realisasi anggaran tahun 2021 bersama DPRD merupakan satu kelalaian dan kesengajaan. Ini juga soal,” sambungnya. 

Sikap acuh tau dan malas-malasan SKPD, menurut Slamet, justru berimbas pada realisasi program yang telah dicanangkan. Bahkan, tampak tiap-tiap SKPD tidak memiliki itikad baik memperbaiki program perencanaan akan datang. 

(DPRD punya fungsi pengawasan terhadap eksekutif). Olehnya itu, Fraksi Merah Putih meminta bupati agar segera mengevaluasi SKPD yang bersangkutan dan diberikan teguran keras. Terutama kepada 10 camat yang sudah dua tahun berturut-turut tidak menghadiri kegiatan dimaksud. Hal ini tidak memberikan contoh yang baik terhadap penyelengaraan pemerintahan. Kemudian soal pemotongan gaji PNS pun perlu di review,” katanya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini