Pemkab Halmahera Timur Siapkan Sejumlah Bukti Hadapi Sidang Pembuktian

Redaksi author photo

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Pemkab Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid.

HALTIM, BRN
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur menyiapkan sejumlah alat bukti menghadapi sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, di PTUN Ambon, Maluku. 

Dalam perkara ini Pemkab Halmahera Timur selaku Tergugat, sedangkan Penggugatnya adalah Calon Kepala Desa Wailukum, Muhammad Kandung. 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menyatakan, sejumlah dokumen dan alat bukti tertulis lainnya sudah dipersiapkan. Ini untuk menghadapi sekaligus membantah dalil gugatan dari kuasa hukum Muhammad Kandung di meja persidangan PTUN Ambon. 

“Kamis besok sudah masuk tahap pembuktian, jadi pemerintah daerah sudah siapkan beberapa dokumen bukti tertulis yang akan kami ajukan besok di persidangan untuk membantah dalil gugatan dari Pengugat dalam hal ini Calon Kepala Desa Wailukum Muhammad Kandung,” kata Ardiansyah, begitu disembangi Media Brindo Grup (MBG) di Kantor Bupati Halmahera Timur, Rabu, 6 Juli 2022. 

Ardiansyah mengklaim, keputusan panitia tingkat Kabupaten menyangkut pemungutan suara ulang di Desa Wailukum pada saat Pilkades lalu dianggap sudah sesuai prosedur, dan proses penyelesaian pemilihan apabila terjadi pelanggaran Pilkades ditingkat bawah. 

“Tapi menurut Pengugat surat rekomendasi PSU tidak mempunyai dasar hukum. Sebetulnya keputusan panitia mengeluarkan rekomendasi PSU sudah sesuai prosedur karena terjadi pelangaran di TPS 1 ketika pencoblosan. Yaitu seluru surat suara dirusakan oleh KPPS, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Kasus di desa wailukum adalah perbuatan ketua KPPS sehingga kami mengeluarkan surat rekomendasi PSU di TPS 1 dengan menjamin hak konstitusional warga untuk menyalurkan hak pilih,” jelasnya. 

Ardiansyah menyebutkan, dari total 12 desa yang bersengketa, Empat desa diantaranya mengajukan gugatan ke PTUN Ambon. Yaitu Desa Wailukum, Dorosagu, Patlean dan Ino Jaya. 

“Pemerintah daerah tak mundur selangkah pun untuk menghadapi gugatan Empat desa di PTUN ambon. Kami sejak awal sudah siap ketika empat desa mengajukan gugatan meraka di PTUN ambon. Pada dasarnya kami sudah siap menghadapi segala macam gugatan,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini