Kejari Didesak Tetapkan Wali Kota Ternate Tersangka Haornas

publisher: BrindoNews.com author photo

Aliansi Pemuda Adat Ternate Saat Menggelar Aksi di Depan Kantor Kejari Ternate 
 

TERNATE,BRN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate didesak untuk memeriksa dan menetapkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman sebagai tersangka kasus Haornas tahun 2018. Desakan tersebut disampaikan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Adat Ternate, saat menggelar aksi di Kantor Kejari, Jumat 29 Juli 2022.

Koordinator aksi Hasrillah mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut untuk mempertanyakan masalah anggaran Haornas yang akhir-akhir ini menjadi wacana. Dimana, terdapat temuan kurang lebih Rp 633.200 juta pada dana pendampingan. 

"Dana ini dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate melalui Dispora Kota Ternate yang ditransfer langsung ke Kemenpora lewat event organizer (EO) berjumlah kurang lebih Rp 1,5 miliar. Namun lambat laun setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Malut, ada anggaran yang memang tidak dapat diyakini kebenarannya pada nilai yang bersangkutan," kata Hasrillah.

Menurutnya, hal itu bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate atau Dispora. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab Kemenpora melalui E0. 

"SP2D semua dana tersebut sudah di transfer ke Kemenpora lewat EO, dan itu bukan lagi tanggung jawab Pemkot lewat Dispora. Ada pembuktiannya. LHP yang kurang itu dari pihak EO. Kemudian tambahan anggaran Rp 1 miliar lebih itu bukan insiatif Dispora maupun Pemkot Ternate, tapi kehadiran Pemkot dalam hal ini Wawali Arifin Umasangaji, dan kadis Dispora," jelasnya.

Ia bilang, pihak Kemenpora mengusulkan agar Pemkot menambah anggaran sebagai dana pendamping untuk mendukung kerja-kerja panitia di tingkat lokal. Kemudian item-item yang disepakati saat itu, disepakati oleh panitia pusat dan daerah. 

"Artinya, anggaran itu langsung ditransfer ke EO. Mereka yang kelola sendiri. Terkait dana ganda, kenapa di pemda ada, di pempus juga ada. Di sini perlu ditegaskan bahwa penetapan anggaran dari pihak kementerian yang ajukan item itu, lalu daftar penggunaan anggaran atau DPA itu diserahkan ke Kemenpora. Pertanyaannya, apakah dana ganda itu kesalahan Pemkot atau Kemenpora? Karena DPA diserahkan ke Kemenpora. Kemudian anggarannya diserahkan secara keseluruhan. Jadi kemenpora juga harus dihadirkan," katanya.

Sementara soal tarik ulur kasus Haornas, pihaknya mencurigai Kejari Ternate sudah “kemasukan angin” dalam menyelediki kasus ini. 

"Jangan mengorbankan dinas terkait, sedangkan Muhammad Tauhid Soleman tidak diperiksa seakan-akan tidak terlibat dalam kasus ini. Padahal dia selaku ketua TAPD merangkap ketua panitia lokal," tegasnya.

"Jangan ambil bersih dengan mengorbankan bawahan-bawahan. Apakah ini skema biar Muhammad Tauhid Soleman dianggap bersih dari kasus ini, karena dia Wali Kota sekarang? Lalu mengorbankan bawahan," tambahnya.

Sekadar diketahui, dalam aksi tersebut massa menuntut Kejari wajib memeriksa dan menetapkan M. Tauhid Soleman sebagai tersangka. “Wali Kota jangan sembunyi tangan dari kasus ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara serius, maka kami secara kelembagaan Masyarakat Adat Kesultanan Ternate akan menarik kembali hak dan kedaulatan kami terhadap NKRI (rerendum),”teriak mereka. (tim/red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini