Jelang Idul Adha, Gubernur dan Kadis Pertanian Malut Hadiri Rakor Mitigasi PMK

publisher: BrindoNews.com author photo

Kadis Pertainan Malut Muhtar Husen Dampingi Gubernur Abdul Gani Kasuba

TERNATE,BRN – menjelang hari Raya Idul Adha, Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba didampingi Kadis Pertanian Muhtar Husen menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan dan Mitigasi Penyakit Mulut dan Kuku Terkait Idul Adha secara virtual, Jumat (1/7/2022).

Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri Menteri Pertanian, Mendagri, Menteri Agama, Menhub, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur seluruh Indonesia, Kepala BPKP, Kepala BNPB, dan seluruh Forkopimda.

Dalam arahannya, Menkomarvest meminta kepada Satgas BNPB, Kementan, dan Kemenag segera melaporkan persiapan pelaksanaan Idul Adha di masa PMK. Satgas BNPB, Kementan, Kemenag dan Pemda juga diminta untuk menyiapkan sosialisasi masif dari SOP pelaksanaan Idul Adha yang dituangkan dalam surat edaran Kementan dan BNPB.

“Saya minta agar Satgas BNPB, Kementan, Kemenag dan Pemda agar ketat dan disiplin mengawasi pelaksanaan Idul Adha seperti arahan: lalu lintas, SOP penyembelihan, tenaga dokter hewan, disinfektan, diskontaminan,”jelas Menko Luhur Ia juga meminta agar semua pihak bahu membahu dan kompak bekerja bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha in dapat berjalan dengan sukses. “ tetap memastikan pengendalian wabah PM dijaga dengan ketat dan disiplin,”imbuhnya. 

Sementara itu Kepala dinas Pertanian Malut Muhtar Husen mengungkapkan, dasar instruksi Kemenkomarvest, daerah yang masih berstatus hijau dapat mengirimkan hewan ternak sapi keluar ke daerah hijau maupun merah.

“ Tapi sama sekali tidak boleh mendatangkan dari daerah merah, daerah tertular dari 19 Provinsi,”kata Muhtar kepada wartawan usai mengikuti rapat virtual di kediaman Gubernur di Ternate.

Lanjut dia, direncanakan selesai Idul Adha akan dilakukan lockdown total, tidak boleh ada pergerakan lalulintas ternak seluruh indonesia antar Provinsi. 

Meski begitu, pergerakan antar kabupaten masih boleh dilakukan tergantung kebijakan daerah terutama yang masih hijau. Tapi, untuk daerah merah betul-betul tidak diperbolehkan.

Jika wabah PMK mulai masuk di daerah terancam (yang tetangganya sudah merah), maka ternak yang positif PMK tersebut harus dimusnahkan atau dipotong .

ementerian Pertanian RI, kata Muhtar telah menyiapkan dana kompensasi atau dana pergantian ternak yang dipotong. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pergerakan penyakit PMK.

“Nanti melalui rekomendasi dinas, dibuatkan berita acara kematian ternak, sudah disiapkan dana oleh kementerian pertanian,”pungkasnya. (red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini