Harapan Gubernur Maluku Utara saat Membuka Forum Konsultasi DPRD

publisher: BrindoNews.com author photo

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba saat memberikan sambutan sekligus membuka kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Permasalahan Hukum Daerah yang diselenggarakan DPRD Maluku Utara.


TERNATE, BRN
- DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan Forum Konslutasi dan Komunikasi Permasalahan Hukum Daerah di Hotel Sahid Bela Ternate, Senin pagi, 18 Juli 2022.

Serimoni dalam rangka singkrinisasi dan koordinasi peraturan daerah itu dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Gubenur Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan, fungsi pembentukan peraturan yang diimplementasikan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Bepemperda tersebut merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Gubernur dua periode ini mengeharapkan, Bapemperda DPRD sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki tugas melakukan finalisasi produk hukum daerah itu dapat duduk bersama-sama menyusun setiap rancangan program pembentukan peraturan daerah atau perda.

Melalui forum ini, dapat memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas yang disertai alasan setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Produk hukum yang dibentuk perlu adanya sosialisai sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai apa yang diharapkan.

“Kepada seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan produk hukum agar menyimak dengan baik apa tujuan dari kegiatan ini. Saya percaya, forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan efektifitas pelaksanaan perda dan perkada yang telah ada dan berjalan saat ini serta menemukan formulasi yang tepat dalam menentukan bentuk keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di daerah,” ucapnya.

Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud menambahan, forum konsultasi tidak hanya melibatkan Bappemperda DPRD Maluku Utara, Bapemperda DPRD kabupaten kota diikutsertakan. Pelibatan dimaksud bertujuan sebagai wujud sinkronisasi dan koordinasi terhadap produk peraturan perundang-undangan.

“Semoga dengan melalui forum ini, memperoleh hasil yang positif dan bisa ditindaklanjuti serta berkesinambungan,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini