Disperindakop Halmahera Timur Jadwalkan Rapat Temuan Ongkos Tol Laut

publisher: BrindoNews.com author photo

Rickoh Debeturu.

HALTIM, BRN
- Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Halmahera Timur menjadwalkan rapat menindaklanjuti temuan tingginya harga barang antar wilayah dan ongkos Tol Laut di Halmahera Timur. 

Tingginya disparitas harga antara wilayah di Halmahera Timur itu menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah 2021 DPRD Halmahera Timur yang termuat dalam 30 poin rekomendasi.

Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Halmahera Timur, Rickoh Debeturu mengatakan, pihaknya sudah merencanakan jadwal rapat segi tiga dengan melibatkan Komisi II DPRD dan PKBM Buli. Tatap muka tiga lembaga ini untuk mencari jalan keluar sekaligus menepis rekomendasi Pansus LKPJ DPRD.

“Kami akan buat rapat segi tiga antara Disperindag, DPRD dan PKBM juga melibatkan pihak sahabandar untuk membahas dan mengantisipasi hal-hal yang sesuai disampaikan oleh DPRD. Saya sudah hubungi Ketua Komisi II membicarakan masalah ini,” ucap Rickoh.

Rickoh menyatakan, hasil rapat tersebut menentukan pencarian skema perihal mahalnya harga antar wilayah dan biaya bongkar muat Tol Laut.

“Disperindag, Komisi II dan PKBM harus torang (kami) ketemu, hasil pertemuan baru nanti kami koordinasikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.

Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah 2021 DPRD Halmahera Timur, Mursid Amalan menyebutkan, tingginya disparitas harga antara wilayah di Halmahera Timur itu termuat dalam 30 poin rekomendasi.

Pansus menemukan salah satu adalah harga sewa bongkar muat yang masih mengunakan jalur perdagangan. Ini ditemukan di Pelabuhan Maningtingting, Kecamatan Kota Maba. Bahkan, biaya sewanya fantastis. Harga barang di beberapa kecamatan terjauh pun terjadi disparitas, ini berbeda dengan di wilayah Kecamatan Maba, Kota Maba dan Subaim.

“Disperindagkop agar dapat merumuskan formula kebijakan yang efektif dalam menekan disparitas harga antar wilayah serta mengatur biaya bongkar muat kontainer di Tol Laut yang harganya masih tinggi,” katanya, Rabu, 13 Juli 2022. 

Mursid mengatakan, catatan yang menjadi rekomendasi pansus tersebut secepatnya ditendaklanjuti Bupati Ubaid Yakub dan para kabinetnya. 30 poin termuat dalam rekomendasi Pansus LKPJ 2021 salah satunya meminimalisir harga kemahalan Tol Laut. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini