Pemkab Halmahera Timur Cari Akal Selamatkan 1.763 Honorer

Redaksi author photo

Ardiansyah Madjid.

HALTIM, BRN
- Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah makin pusing, Termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Salah satunya memikirkan dampak pasca pemberlakuan. 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid mengatakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer apabila diberlakukan dimasing-masing pemerintah daerah sangat beresiko tinggi. Yang paling beresiko adalah pelayanan pemerintah mengalami stagnan alias kacau balau.

 

“Pemerintah pusat perlu tahu kondisi di daerah seperti apa, kondisi Halmahera Timur seperti apa. Apabila kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023, secara seketika maka itu ada dampak yang cukup besar terhadap pemerintah daerah. Apalagi tenaga honorer lebih dari separuh PNS. Itu artinya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap tenaga honorer sangat besar sekali. Ini kalau dilakukan penghapusan akan terjadi stagnan dalam pelayanan, memengaruhi penyelengaraan pemeritahan,” kata Ardiansyah, ketika diwawancarai awak media, Rabu, 29 Juni 2022.

Ardiansyah mengemukakan, pemerintah pusat harusnya membuka mata dan mempertimbangan kondisi objektif, termasuk mempelajari kondisi pelayanan di tiap-tiap daerah sebelum penghapusan dilaksanakan. Pemerintah pusat harus mampuh melihat imbas yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini dihawatirkan timbulkan kacau balau. Kami pemerintah daerah mau pemerintah pusat buka mata, bahwa ada kondisi objektif yang tidak harus dikesampingkan. Karena kalau dikesampingkan maka akan chaos, pelayanan ini akan kacau. Bayangkan, kurang lebih 600 guru honor yang mengajar setiap hari di sekolah kalau diberhentikan, nanti siapa yang mau lagi ngajar,” ucapnya. 

 

1.763 Honorer  Terancam 

Ardiansyah menambahkan, Pemerintah Halmahera Timur kini menyiapkan skema dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan 1.763 honorer di Halmahera Timur.

“Yang terpenting sekarang adalah 1.763  honorer kami petakan kompetensi bidangnya, kualifikasi pendidikan kemudian disingkronkan dengan kebutuhan jabatan melalui Anjab-ABK lalu didorong ke Menpan RB. Ya kami berharap dapat kouta P3K yang proporsional. Harapan kami, seluruh tenaga honorer bisa masuk ikut dalam P3K tahun 2023 sehingga tidak terjadi stagnan atau mandek dalam pelayanan,” tutur Ardiansyah.

“Dijadwalkan sekitar tanggal 14 ke atas bupati akan sampaikan hasil pemetaan kebutuhan ANJAB-AKB kepada Kemenpan RB. Itu skema pemeritah daerah yang nanti di tawarkan kepada pemerintah pusat. Sementara ini kami tim dari BKD dan bagian hukum lagi bekerja menyusun pemetaan tenaga honor sekaligus dengan ANJAB-ABK untuk kami coba komunkasinakn dengan pemerintah pusat. Intinya kami pemerintah daerah dan Bupati tidak tinggal diam menyangkut hal ini (penghapusan tenaga honorer),” sambungnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini