Pemerintah Jawab Pandangan Tiga Fraksi DPRD Halmahera Timur

publisher: BrindoNews.com author photo

Anjas Taher saat membacakan jawaban bupati untuk menjawab pandangan umum Fraksi Merah Putih, Garasi Demokrasi dan NKR DPRD Halmahera Timur dalam Paripurna Penyampaian bupati atas pandangan umum fraksi.

HALTIM, BRN
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menjawab pandangan umum tiga fraksi DPRD Halmahera Timur menyangkut LKPJ Bupati Ubaid Yakub tahun 2021. Jawaban ini disampaikan untuk menepis catatan Fraksi Mera Putih, Garasi Demokrasi dan NKRI. 

Jawaban Bupati Ubaid Yakub itu disampaikan Wakil Bupati Anjas Taher dalam sidang paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota perhitungan Pemerintah Halmahera Timur tahun 2021.

Anjas Taher mengatakan, setelah mendengar dan mencermati pandangan umum tiga fraksi dimaksud, pemerintah kemudian merumuskan jawaban terhadap beberapa poin pertanyaan tiga fraksi.

Misalnya Fraksi Merah Putih. Fraksi ini menyarankan pemerintah agar menghitung ulang anggaran kegiatan SKPD dengan pertimbangan realisasi program kegiatan tahun 2021 belum berjalan maksimal. Meliputi sektor pajak retribusi, capaian realisasi target PAD dan penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang.

“Terkait masalah potensi pendapatan  bahwa, pemerintah daerah sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Maluku Utara terkait beberapa item dana bagi hasil provinsi yang dibagikan ke Kabupaten Halmahera Timur. Diantaranya, pajak penggunaan air bawah tanah, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak kendaraan yang beroperasi di lokasi pertambangan,” katanya ketika menyampaikan jawaban bupati, Selasa malam, 21 Juni 2022.

Anjas menjelaskan, pendapatan pajak daerah dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah masih terus dilakukan. Kendati begitu, lanjut Anjas, angka capaian realisasi PAD tahun 2021 mengalami penurunan alias tidak mencapai target sesuai yang ditetapkan. Ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Penyebab lainya  yaitu belum difungsikannya Pasar Jiko Mobon di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba. Pasar ini belum difungsikan karena permasalahan lahan yang belum dibayar.

“Tahun ini sudah bisa dilunasi, termasuk mengaktifkan pasar,” sebutnya.

Politikus Golkar ini mengemukakan, Pasar Kota Maba bakal kembali dianggarkan dalam APBD 2022. Langkah ini bertujuan melanjutkan pembangunan karena sebelumnya pengerjaan proyek pasar tidak selesai sehingga kontrak bersama Kementerian Perdagangan RI terputus.

“Pekerjaan sebelumnya itu sumber anggarannya APBN tahun 2018,” sebutnya.

Kemudian soal rencana penghapusan honorer 2023 mendatang, kata Anjas, Pemerintah Halmahera Timur tetap bersikap tunduk dan patuh terhadap regulasi menyangkut penghapusan tenaga honorer tahun 2023.

Menurutnya, penghapusan tenaga honorer tahun 2023 adalah bagian dari reformasi birokrasi nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pedoman lainnya yaitu Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2014 mengatur ayat 1 bahwa, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Larangan pengangkatan tenaga honorer kemudian dipertegas oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo melalui surat nomor B/185/M.MS.02.03/2022 perihal status kepegawaian dilingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah tertanggal 13 Mei 2022.

“Surat itu menegaskan kepada kepala daerah menghapus jenis pegawai non PNS. Serta melakukan pemetaan pegawai non ASN di dilingkungan instansinya. Dan bagi yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan seleksi CPNS maupun P3K. Hal terpenting pemerintah daerah saat ini adalah memperjuangkan kouta P3K semaksimal mungkin dan memastikan 1765 tenaga honorer bisa diangkat sebagai ASN,” jelasnya.

Anjas menyatakan, menyangkut pengoperasian bandara buli bahwa, pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan pihak Lion Pusat yaitu maskapai Wings. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan dokumen bisnis plan Ranperda PDAM. Proses penyusunan draft bisnis plan ditargetkan dilakukan awal juli 2022. 

Terobosan dan Singkronisasi Program

Anjas menambahkan, dalam pengentasan kemiskinan di Halmahera Timur, pemerintah daerah sudah melakukan terobosan berupa singkronisasi program SKPD dengan melibatkan unsur forkopimda.

Pertama, melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin secara kontinyu. Kedua,  bekerjasama dengan instansi terkait guna penanganan pemberdayaan terhadap masyarakat sesuai tupoksinya masing-masing. Ketiga, sumber data melalui sistem layanan rujukan terpadu atau LSRT dengan maksud agar data kemiskinan keluar melalui satu pintu. Keempat, yaitu membuat peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial guna memudahkan sistem layanan terhadap masyarakat.

“Kemudian kita juga membuat e-Katalog produk lokal untuk pekerjaan fisik maupun pengadaan yang bersumber dari APBD. Jawaban ini kita sampaikan untuk menanggapi pandangan umum Fraksi NKRRI,” ujarnya.

Menyangkut retribusi perikanan dan pariwisata sebagaimana pandangan Fraksi Garasi Demokrasi, Anjas bilang masih terkendala peraturan daerah tentang RIPDA.

“Proses penyusunan rancangan Perda RIPDA sampai saat ini belum selesai dibahas sehingga belum bisa diperdakan. Sedangkan untuk sektor perikanan, yang sudah diperdakan adalah retribusi izin usaha perikanan yang dapat dikelola oleh dinas kelautan dan perikanan. Untuk pengelolaan retribusi lainnya, bertentangan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga Perda tidak bisa dibuat,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini