Kejati Maluku Utara Didesak Percepat Bentuk Satgas Mafia Tanah di Mangga Dua

publisher: BrindoNews.com author photo

Warga Lingkungan Manggu Dua Parton, RT 014/RW 006, Kelurahan Mangga Dua Utara, saat menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

TERNATE, BRN
- Warga Lingkungan Mangga Dua Parton RT 014/RW 006, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Wali Kota Ternate, Kamis, 2 Juni 2022. 

Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengusut dugaan mafia tanah yang dilaporkan sebelumnya. Para warga juga meminta Pemerintah dan DPRD Kota Ternat bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat atas nama Andy Tcakra.

Salah satu rarga Mangga Dua, Jamrud Wahab mengatakan, aksi yang digelar itu membawa beberapa poin penyataan sikap. Pertama; mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Ternate bertanggungjawab atas terbitnya sertifikat di atas bibir pantai Lingkungan Parton RT 014/RW 006, Kelurahan Mangga Dua Utara. sebab, area yang disertifikatkan merupakan daerah sepadan yang tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik.

Baca Juga: WargaLaporkan Pemilik Lahan dan Oknum BPN Ternate ke Kejati Malut

Kedua; mendesak dan menuntut kepada Pemerintah Kota Ternate untuk segera dan secepatnya merealisasikan janji Wali kota Ternate. Juga maenagih janji Kepala BPN Kota Ternate untuk menerbitkan sertifikat hak milik kepada warga.

Ketiga; mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera membentuk tim khusus dan dan mempercepat proses penyelidikan dugaan mafia tanah. dan keempat yaitu, mendesak Polres Ternate segera menghentikan laporan yang diadukan oleh Andi Tcakra, selaku pemilik lahan.

“Kami berkomitmen akan mengawal laporan kami di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terkait dugaan mafia tanah di Kelurahan Mangga Dua Utara. Kami tetap menghargai proses hukum, namun harus ditangani dan diusut secara serius sampai tuntas. Apabila laporan dan tuntutan kami tidak di akomodir dengan baik, maka kami Warga Kelurahan Mangga Dua Utara akan memboikot aktifitas pemerintahan yang ada di Kelurahan Mangga Dua Utara,” kata Jamrud.

Asisten Intelijen Kejaksaan Maluku Utara, Malut Efrianto menyebutkan, laporan dugaan mafia tanah tersebut nantinya di verifikasi Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Maluku Utara.

Klarifikasi dan verifikasi Satgas Mafia Tanah menentukan apakah pengaduan dimaksud memenuhi atau tidak. Semua pihak-pihak terkait bakal dikroscek dan dimintai klarifikasi, termasuk oknum BPN Kota Ternate seperti disebutkan dalam laporan.

“Sudah sejauh mana pembenarannya nanti kita coba lakukan verifikasi. Kita tentu berusaha objektif dalam menilai pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Insya Allah tim akan turun verifikasi laporan, mungkin dalam minggu ini kita sudah lakukan verifikasi lebih lanjut,” ucapnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini