Kejari Halmahera Timur Didesak Percepat Tangani Kasus GOR dan Pembebasan Lahan

publisher: BrindoNews.com author photo

Ampera saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Ampera Kabupaten Halmahera Timur menggelar unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Selasa pagi, 7 Juni 2022. 

Mereka meminta korps adhyaksa itu secepatnya mengekpos kasus Tribun GOR Kota Maba dan kasus dugaan dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan yang melekat di Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Halmahera Timur.

Koordinator Aksi Ampera Halmahera Timur, Arjun Ongan menyebutkan, aksi yang digelar ini imbas dari lambatnya penanganan sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.

“Khusus dugaan korupsi anggaran Tribun GOR sudah ada tersangkanya. Namun kedua tersangka yaitu Kepala Dispora Halmahera Timur, Ailen Goeslaw dan PPK Iwan Tribun GOR, Asep Hasanuddin belum juga ditahan,” ucapnya.

Arjun menilai pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tidak serius dan lambat menangani dugaan kasus korupsi.

“Belum lagi tunggakan kasus yang hingga saat ini masih mengendap. Kejari harus berani membongkar mafia tanah di Kabupaten Halmahera Timur, terutama dalam wilayah Kecamatan Kota Maba. Kami minta agar Kejari segera merekomendasikan pembayaran gaji 70 orang ASN yang hingga saat ini masih di tahan oleh Pemda Halmahera Timur tanpa alasan yang jelas,terangnya.

Kasih Intel Kejari Halmahera Timur, Farid Achmad dikonfirmasi menyatakan, pihaknya tetap komitmen menyelesaikan beberapa perkara dugaan korupsi yang belum diselesaikan. Termasuk kasus dugaan korupsi Tribun GOR Kota Maba.

Menyakut dugaan penyimpangan lahan, kejari bakal melakukan pengumpulan data dan keterangan atau pulbaket. Kepada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan semuanya dimintai keterangan.

“Laporan dugaan pembebasan lahan warga akan dipelajari. Karena ini masih informasi awal, jadi kami akan pelan-pelan kumpulkan data dan informasi yang ada. Informasi itu nantinya kami sikapi dan ditelaah sesuai tugas dan kewenangan kami. Kalau ada indikasi pidana, kami akan selesaikan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini