Dilakukan Tertutup, IFAS Duga Revisi RTRW Halmahera Timur Tidak Pro Lingkungan Hidup

Redaksi author photo

Ketua IFAS Halmahera Timur, Ismit.

HALTIM, BRN - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diduga menjadi biang kerok kerusakan lingkungan hidup di wilayah setempat.

Kecurigaan ini muncul setelah Insitute Faifiye Spasial atau IFAS Halmahera Timur melihat rencana revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan tertutup dan tidak transparan. 

Ketua IFAS Halmahera Timur, Ismit Abas mengatakan, pembahasan RTRW yang tertutup memungkinkan adanya ketidakseriusan Pemerintah Halmahera Timur mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Kepentingan investasi secara membabi-buta sudah tentu tidak menjamin keselamatan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

”Itu sebabnya perlu adanya masyarakat. Kehadiran publik bisa memalisir sisipan praktik-praktik yang tidak baik yang berhubungan dengan konversi lahan masyarakat. Seharusnya BP4D tidak bisa tertutup dalam tahapan revisi dokumen RTRW, karena ni dokumen publik loh,” kata Ismit kepada brindonews, Sabtu, 18 Juni 2022.

Alumnus Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Kota Universitas Bosoa Makassar ini mengemukakan, pembaruan RTRW wajib menjamin keselamatan lingkungan hidup, termasuk menghentikan degradasi atau kerusakan lingkungan hidup semakin terbuka lebar karena kepentingan investasi di sektor pertambangan. Perusahaan ekstra aktif sangat mengancam kelangsungan hidup masyarakat maupun keadilan ekologis.

“Misalnya di Maba Pura, Kecamatan Maba. Dua wilayah ini akan berpotensi buruk akibat dampak pertambangan nikel secara besar-besaran. Karena itu, revisi dokumen RTRW yang secara prosedur maupun substansi juga sangat mengancam masa depan sosial ekologis di Kabupaten Halmahera Timur. Ini akan terbukti ketika investasi masuk secara besar-besaran nanti,” ujarnya.

Luas wilayah tambang dan izin usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Sumber: ekuatorial.com dalam artikel Menjaga Hutan Halmahera dari Tambang.

Selama ini, lanjut Ismit, tahapan revisi dokumen RTRW oleh BP4D Halmahera Timur tidak pernah diketahui publik. Bahkan tidak pernah memberikan informasi perihal progres penyusunan dokumen RTRW.

“Publik tidak bisa mengetahui tahapannya sudah sejauh mana, inikan aneh. Apakah revisi dokumen RTRW sudah selesai atau belum pun tidak pernah diinformasikan. Lebih parah lagi, pemerintah daerah menutup-nutupi dokumen RTRW dan menganggap sebagai dokumen rahasia yang harus disembunyikan. Dokumen semacam ini seharusnya tidak pembatasan akses dan perlu dibuka, atau dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengakses. Paling tidak publik bisa mengetahui isi daripada hasil revisi RTRW, bukan mala sebaliknya yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” katanya. (mal/red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini