15 OPD Penunggak Utang Diminta Masukkan Usulan Pembayaran

publisher: BrindoNews.com author photo

Ahmad Purbaya.

TERNATE, BRN
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, bakal membayar tunggakan utang pihak ketiga yang melekat di masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Beban pembayaran sisa itu dibayar kalau sudah usulan OPD. 

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya menyebutkan pembayaran utang dimaksud berjalan lancar dan tidak kendala. Hanya saja, kata Purbaya, mekanisme pembayaran harus ada rekomendasi inspektorat dan persetujuan DPRD.

“Sehingga kedepan tidak ada masaalah. Intinya BPKAD tidak masalah menyelesaikan semua utang pihak ketiga, yang terpenting ada rekomendasi inspektorat dan persetujuan DPRD,” Selasa 31, Mei 2022.

Purbaya menyatakan, sejumlah 15 OPD yang menunggak tunggakan ke pihak ketiga segera melakukan permintaan pembayaran. Tujuan agar BPKPAD dapat menghitung keseluruhan dan menyelesaikan pembayaran.

“Sehingga tahun depan (2023) tidak ada penumpukan utang. BPKAD siap bayar apabila diusulkan oleh OPD. Karena itu kami berharap kepada OPD agar segara memasukkan permintaan dan selanjutnya diproses. Sebab tugas badan keuangan hanya siap memproses pembayarannya,” sebutnya. 

“Kalau ada permintaan kami siap proses. Namun saat ini SIMDA masih terkendala, sebab ada perubahan dari sistem SIMDA lama ke SIMDA baru. Dalam waktu dekat Insyah Allah semua kendala itu sudah teratasi dan sistem penganggaran juga normal,” sambungnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini