Sekprov Maluku Utara Buka Rakor ASB APBD

Redaksi author photo

Samsuddin A. Kadir ketika menyampaikan sambutan.

TERNATE, BRN
- Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja atau ASB APBD Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarkan BPKAD Provinsi Maluku Utara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. 

Kegiatan ini dilangsungkan di Red Star Resto di Ternate, Senin 30 Mei 2022. Samsuddin A. Kadir mengaharapkan rapat koordinasi ini oleh instansi tekhnis dapat melakukan pembahasan dan penetapan standar belanja yang tepat dalam penyusunan APBD yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada setiap tahun anggaran sudah melaksanakan amanat Pasal 51 ayat 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu menertbitkan Standar Biaya Umum (SBU) yang merupakan turunan dari harga satuan regional yang ditetapkan oleh Presiden RI dalam bentuk Perpres Nomor 33 Tahun 2019 dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

“Sementara Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) kita belum ada Peraturan gubernur yang menetapkannya.  Padahal dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Untuk itu, APBD berbasis kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan ASB,” jelasnya.

Samsuddin mengemukakan, penyusunan APBD yang dimaksudkan Undang- undang nomor 17 tahun 2003 adalah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Penyusunan dengan memerhatikan komponen seperti, ABK, indikator kinerja, SPM, dan ASB yang merupakan instrumen penganggaran yang sangat penting.

“Penyusunan ASB penting dilakukan karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis dalam suatu program danantar SKPD,” sebutnya.

Olehnya itu, ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu.

Misalnya indikator masukan (input) berupa dana, SDM, dan metode kerja. Ini penting dan dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran dengan dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai ASB.

Tujuan ASB yaitu memberikan kepastian terjaganya hubungan antara input dan output (target kinerja). Memiliki argumen yang kuat jika dianggap melakukan pemborosan. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam perencanaan dan Penganggaran telah menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana aplikasi tersebut harus menyediakan Empat master data (Instrumen Standar Belanja) yakni Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum atau (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB),” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini