Sebut Laporan Mafia Tanah ke Kejati Malut Sangat Lucu dan Salah Alamat

publisher: BrindoNews.com author photo

Muhammad Konoras.

TERNATE, BRN
- Penasehat Hukum Andi Tcakra, Muhammad Konoras menilai laporan dugaan mafia tanah oleh warga lingkungan Mangga Dua Parton, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, terhadap kliennya sangat keliru. Pengacara kondang ini bahkan menyebut laporan tersebut sangat lucu dan salah alamat. 

Kendati begitu, Konoras mengatakan, laporan warga RT 14, RW 06, lingkungan Mangga Dua Parton ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara itu adalah hak sebagai setiap wargan negara.

“Tetapi harus memahami benar atau mampu membedakan, mana mafia tanah dan mana penyerobotan tanah. Selaku kuasa hukum Andi Tcakra (terlapor I) saya menilai bahwa kasus yang dilaporkan oleh sekolompok warga tersebut adalah sesuatu yang sangat lucu dan salah alamat atau tidak memiliki nilai yuridis sama sekali,” kata pengacara yang akrab disapa Ko Ama itu, Selasa, 24 Mei.

“Kalaupun para warga ini mengetahui apa itu makna mafia tanah, maka harus tidak melapor ke kejaksaan. Dikatakan mafia tanah apabila tanah yang menjadi obyek laporan itu sebelumnya dikuasai oleh masyarakat,” sambungnya.

Menurut Ko Ama, kasus tersebut hanya kepentingan sebagian masyarakat Mangga Dua Parton. Kepentingan sekelompok orang tertentu yang hanya ingin memenuhi hasrat pribadinya dengan cara yang tidak elegan.

Laporan tersebut justru sangat merugikan masyarakat lainnya. Sebagian masyarakat setempat bahkan beritikad baik dan membayar kepada Andi Tcakra selaku pemilik tahan atau lahan.

“Tetapi di profokasi oleh pihak yang punya tujuan lain. bagi saya tindakan para sekelompok masyarakat Mangga Dua ini adalah tindakan pidana penyerobotan dan sudah kami dilaporkan ke Polres Ternate. Sebab, jauh sebelum tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat yang kini melaporkan dugaan mafia tanah, klien saya Andy Tcakra sudah lebih dahulu menguasai dengan cara membeli kepada pemilik tanah sesungguhnya sejak tahun 1978 silam. Jadi harus memahami benar mana penyerobotan dan mana mafia tanah,” ucapnya.

Ko Ama menyarankan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar berkoordinasi dengan Penyidik Polres Ternate sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Pihak kejaksan semestinya menghargai proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya berharap pihak Polres Ternate juga memanggil provokator yang namanya sudah kami serahkan dalam laporan sebelumnya. Saya juga yakin 100 persen kasus ini tidak masuk ranah mafia tanah melaikan pidana penyerobotan, sebab unsur-unsur pidana mafia tanah tidak mungkin akan ditemukan, kecuali pidana penyerobotan yang sudah memenuhi unsur pidana,” ujarnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini