Margarito Sarankan DPRD Morotai Perkarakan Kemendagri Apabila SK Penjabat Diluar Usulan Gubernur

publisher: BrindoNews.com author photo

 

Margarito Kamis 

TERNATE, BRN – Mencermati polemik usulan Pejabat Bupati Morotai pasca berakhirnya masa jabatanya Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrum Padoma hingga saat ini belum juga berakhir. Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kembali menyoroti .

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai untuk membentuk rapat istimewa dan memperkarakan Kementerian Dalam Negeri apabila menerbitkan Surat Keputusan tidak berdasarkan dengan usulan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba   

‘ Saya sarankan DPRD Morotai dapat memperkarakan Kemendagri apabila menerbikan SK Penjabat tidak sesuai dengan usulan pemerintah Provinsi Maluku Utara”

Menurutnya, tidak ada aturan atau undang yang mengatur soal penepatan pejabat bupati diluar usulan dari Pemerintah Provinsi. Perlu diingat gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Lanjut dia, secara tekhnis dan administrasi, pemerintah provinsi sudah menjawab surat dari kemendagri terkait permintaan nama-nama pejabat untuk di tetapkan sebagai penjabat bupati Pulau Morotai. Dari situlah pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur mengusulkan tiga nama yakni Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Samsudin Banyo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya dan Kepala Dinas Kehutanan M Syukur Lila.

Dari tiga nama tersebut harusnya Menteri dalam Negeri Tito Karnavian melalui penggodokan untuk menetapkan salah satu diantaranya guna menepati posisi penjabat Bupati Pulau Morotai, bukan menempatkan orang diluar usulan, apalagi info beredar ada juga usulan dari Bupati Morotai.

lanjut dia, apalagi Dprd Kabupaten Pulau Morotai sudah meyurati Kemendagri. Dalam isi surat tersebut menrangkan, Dprd Kabupaten Pulau Morotai tidak akan bertanggungjawab jika penjabat bupati ditentukan lain oleh Menteri Dalam Negeri diluar nama yang diusulkan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara (tim/red)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini