Dua Kubu di Internal Gerindra Malut Saling Klaim Salahi Prosedur

Redaksi author photo

Bendera Partai Gerindra.

TERNATE, BRN
- Aksi penolakan pergantian Koordinator Cabang atau Korcab Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan urusannya bakal panjang. DPD Gerindra Maluku Utara siap memproses hukum para pelaku perusakan fasilitas kantor di polisi. 

Keputusan memperkarakan pelaku ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara DPD Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi dalam sesi wawancara di Kantor DPD Gerindra Maluku Utara usai aksi. Iki menyatakan, aksi penolakan tersebut melebihi batas.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional sebagai warga negara yang di atur undang-undang, tetapi disayangkan kenapa harus fasilitas kantor yang disasar,” ucapnya.

Iki mengatakan, jalur hukum ditempuh itu masih menunggu hasil rapat Tim Hukum DPD Gerindra Maluku Utara. Para pelaku bakal dilaporkan ke polisi apabila sudah ada keputusan tim hukum, termasuk menginfentarisir apa-apa saja yang yang dirusak masa.

“Sebagai partai politik tentunya kita terbuka dan menerima semua keluhan maupun pendapat. Menyangkut apa saja dalam kantor ini adalah infentaris yang tentu bukan milik pribadi, seperti kursi, meja dan aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi, saya kira  itu tindakan yang melewati batas dan artinya kami anggap sebagai  tindakan yang melanggar hukum,” terangnya.

Penolakan pergantian korcab oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Tidore Kepulauan, lanjut Iki, boleh dan sah-sah saja. Namun penyampaian aspirasi yang dibarengi dengan pengrusakan infentaris kantor tetap tidak dibenarkan.

“Tindakan yang anggap di luar hukum akan di proses. Terhadap oknum-oknum lain yang diduga terlibat juga dilaporkan,” ujarnya.

Pelaksana Harian Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Hi. Arsad Sanaky menyebutkan, aksi penolakan terhadap Muhammad Hasan melanggar prosedur. Penyempaian aspirasi tidak melalui mekanisme partai.

“Ada satu tahapan dulu, mereka harus nyurat. Nantinya mereka sampaikan keberatan apa-apa saja, misalnya menolak pergantian korcab dari Syachril I. Marsaoly ke Muhammad Hasan. Tapi itu tidak lakukan,” katanya.

Kejanggalan lainya, sambung Arsad, dilakukan tanpa kehadiran Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif.

“Yang saya heran, kenapa masih ada ketua mereka tidak sampaikan itu barang (penolakan pergantian koordinator cabang). Nanti ketua berangkat baru datang demo,” tambah Arsad.

Sekretaris DPC Gerindra Tidore Kepulauan, Yusup Bahta menyatakan, pergantian dari Syachril I. Marsaoly ke Muhammad Hasan jelas cacat prodesur. Pergantian dilakukan tanpa evaluasi maupun rapat harian kepengurusan.

“Tidak ada rapat harian sama sekali. Kalau alasan mengganti karena evaluasi pun menurut saya keliru, karena semua koordinator di Gerindra tidak aktif. Tong baku tau kong,” kata Yusup ketika ditemui disela-sela aksi, Selasa, 10 Mei 2022.

Yusup mengatakan, pergantian korcab yang bukan dari kader partai tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Syarat menjadi koordinator cabang harus pengurus partai, bukan non kader.

“Bertentangan dengan AD/ART partai,” tandasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini