Ahmad Purbaya: Pendekatan Prestasi Kerja Sebagai Dasar Penyusunan APBD 2023

publisher: BrindoNews.com author photo

Ahmad Purbaya. (dok. haliyora.id)

SOFIFI, BRN
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menetapkan acuan baku mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) dan hitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan atau HSPK. Pemerintah masih berdasar pada Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang keuangan negara. 

“Kita belum ada peraturan gubernur yang mengatur tentang ASB ataupun HSPK dalam rangka Rakor Analisis Standar Belanja APBD Tahun Anggaran 2023,” kata Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, ketika disembangi usai Rapat Koordinasi Analisis ASB APBD Tahun Anggaran 2023, di Resto Red Corner Ternate, Senin 30 Mei 2022.

Purbaya mengemukakan, penyusunan APBD yang dimaksudkan Undang- undang nomor 17 tahun 2003 adalah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. APBD berbasis kinerja disusun oleh pemerintah daerah yang didasari pada Standar Pelayanan Minimum atau SPM dan ASB.

Komponen itu meliputi, ABK, indikator kinerja, SPM, dan ASB. Ini merupakan instrumen penganggaran yang sangat penting, dan harus diterapkan pada tahun 2023 nanti.

“Sehingga sistem penganggaran lebih rapi,” sambungnya.

Selain Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, lanjut Purbaya, juga dilakukan penyesuaian regulasi upadate setiap tahunnya.

“Apa yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu dengan menertbitkan Standar Biaya Umum (SBU) yang merupakan turunan dari harga satuan regional yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ini Perpres Nomor 33 Tahun 2019, dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa,” jelasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini