Pemprov Malut Respon Rencana Pemekaran Tiga Wilayah Trans Haltim

publisher: BrindoNews.com author photo

Foto bersama Komisi III DPRD Halmahera Timur dan Biro Pemerintah Setda Pemerintah Provinsi Maliku Utara usai pertemuan.

HALTIM, BRN
- Komisi II DPRD Halmahera Timur kembali menemui Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Selasa 12 April kemarin. Pertemuan kedua pihak di Sofifi, Ibu Kota Maluku Utara itu membahas rencana pemekaran tiga wilayah trans menjadi desa baru. 

Sekertaris Komisi II DPRD Halmahera Timur, Bahmit Djafar mengatakan tujuan menemui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara, M. Ali Fataruba di gosale puncak itu perihal rencana pemekaran tiga wilayah trans di Kecamatan Maba Utara. Tiga wilayah trans yang rencananya dimekarkan itu diantaranya SP1, SP2 dan SP4.

“Tiga trans selanjutnya menjadi desa defenitif. Usulan pemekaran sudah mendapatkan respon dari pemerintah provinsi Maluku Utara,” kata Bahmit.

Tugas DPRD dan Pemerintah Halmahera Timur, menurut Bahmit, adalah menyiapkan poduk hukum dan kajian naskah akademik, ditambah dokumen pendukung lainnya sebagai syarat pemekaran.

“Kami Komisi II akan fokus penyusunan naskah akademik dan Ranperda pemekaran pasca ramadhan. Wilayah transmigrasi ini adalah program pemerintah pusat makan akan mendapatkan porsi istimewa dan harus diprioritaskan,” jelasnya. 

“Selanjutnya kita menyurat ke Pak Bupati Ubaid Yakub untuk menindaklanjuti pembahasan kita. Bagian pemerintahan dan Disnakertrans Halmahera Timur diharapkan secepatnya siapkan dokumen pendukung lainnya. Ini berkaitan dengan aspirasi warga transmigrasi, dan nantinya biro pemerintahan provinsi akan bentuk tim dan berkoordinasi bagian pemerintahan dan Dinas PMD untuk sama-sama mengawal pemekaran lalu kemudian disampaikan ke pak lubernur lalu diteruskan ke Kemendagri RI untuk mendapatkan persetujuan,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini