Pemprov Malut Belajar Pengelolaan Tambang di Pemprov Sultra

Redaksi author photo

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara beserta rombongan saat berpose bersama dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara usai rapat di Gubernur Sulawesi Tenggara.

SOFIFI, BRN
- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin, 11 April 2022. 

Kunjungan kerja orang nomor Tiga di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara di kota berjuluk Kota Lulo itu dalam rangka mempelajari tata kelola sumber daya alam, khususnya aspek pertambangan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD.

Pertemuan dan pembahasan pengelolaan pertambangan oleh kedua pihak dipusatkan di ruang rapat Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Samsuddin juga menyembangi Beberapa OPD di jajaran Provinsi Sultra.

Samsuddin A. Kadir mengatakan, kunker yang dilakukan itu merupakan program tindaklanjut Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba setelah mendapat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo. Hasil kunker selanjutnya diterapkan atau diberlakukan di Maluku Utara.

Samsuddin mengemukakan, dipilihnya Provinsi Sultra sebagai lokus kunker tak lepas dari saran Presiden Jokowi. Secara geografis, Maluku Utara dan Sultra memilik kesamaan, yaitu daerah kepulauan dan pertambangan.

“Provinsi Sultra ini sudah cukup panjang pengalaman berkecimpung dengan pertambangan besar. Olehnya itu, sebagai daerah penghasil tambang tentu masyarakat sangat mengharapkan apa yang kita dapatkan. Kemampuan Sulawesi Tenggara yang telah mendirikan BUMD dinilai sebagai langkah perubahan memajukan daerah. Itu sebabnya kami sangat tertarik sehingga melakukan kunjungan kerja ke Sultra agar dapat memperoleh informasi, terutama bagaimana sejak proses pendirian sampai dengan proses KSO yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kami untuk diterapkan di Maluku Utara,” ujarnya.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan Kendari sebagai kota tujua kunker.

“Pengelolaan pertambangan di Sultra bisa dikatakan berhasil. Terkait dengan investasi pertambangan secara nasional, kita sudah berada di posisi 10 besar, dan saya kira ini tempat yang tepat untuk kita sama-sama belajar,” ucapnya.

Asrun mengatakan, pertemuan antara Pemerintah Maluku Utara dan Sultra menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, BUMD sudah harus memiliki KSO dengan pihak pertambangan; Kedua, BUMD harus memperluas ladang usaha dengan memperbanyak menjalin mitra bisinis; Ketiga, penarikan pajak kendaraan dilakukan online.

Keempat yaitu pembentukan tim terpadu percepatan investasi harus ditangan dinas PTSP. Ini bertujuan agar izin pertambangan mudah terkontrol dan mempercepat sekaligus mepermudah pengurusan. Kemudian harus pelibatan dinas terkait lainnya, seperti dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup.

“Dari sini nantinya dilanjutkan ke tahap pembahasan secara teknis bersama dinas terkait agar supaya regulasi yang bakal disusun itu benar-baner sebagai upaya memajukan BUMD demi percepatan perekonomian,” ujarnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini