Mutasi PNS di Halmahera Timur Tumpuk Masalah

Redaksi author photo

Ilustrasi.

HALTIM, BRN
- Keputusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memindahtugaskan 220 pegawai belakangan muncul masalah. 

Pemindahan tempat tugas para ratusan pegawai yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ubaid Yakub Nomor: 824/10/2022, tertanggal 24 Maret 2022 tersebut ternyata tidak disertai tenaga pengganti. Perosalan ini kemudian diduga kental dendam politik 2020 kemarin.

Dugaan ini terungkap setelah dilakukan kroscek dan verifikasi lapangan. Ditemukan kekosongan 4 guru di satuan sekolah di Desa Loleba, satu tenaga laboratorium di Puskesmas Subaim, dan 11 tenaga medis di bagian pelayanan RSUD Maba.

Mutasi atau rolling jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sebelumnya menyatakan sudah sesuai kebutuhan daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja alias ANJAB-ABK. Pemerintah berdali langkah yang ambil itu bertujuan penyegaran organisasi pemerintah daerah.

Salah seorang tenaga medis di RSUD Maba yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, mutasi oleh Pemerintah Halmahera Timur tidak disertai tenaga pengganti. Imbasnya, sejumlah 11 tenaga medis bagian pelayanan mengalami kekosongan.

“Yang dimutasi itu sebanyak 11 orang, dan sampai sekarang belum ada pengganti. Padahal mereka itu tenaga yang skilnya diandalkan di rumah sakit. Kami juga tidak tahu kapan diganti,” sebutnya selasa 12 April 2022.

Sumber ini menyarankan, pemerintah harusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan rolling. Terutama menjadikan ANJAB ABK sebagai tolok ukur agar tidak terkesan adan intrik dan dicurigai imbas politik.

“Kalau yang ada sudah dimutasi ke tempat tugas baru, secepatnya dicari pengganti. Bukan malah dibiarkan, kami takut akan terjadi kekosongan pelayanan kalau seperti ini. Salah satu dampak yang sudah pasti itu, karena kekurangan tenaga kesehatan,” terangnya.

Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher dikonfirmasi mengakui tidak begitu mengetahui komposisi rotasi dimaksud. Anjas mengatakan, ihwal tersebut nantinya dipastikan masing-masing pimpinan SKPD.

“Nanti saya tanya ke kadis (kepala dinas) dulu ya, karena untuk mutasi kemarin saya tidak punya data. Memang kemarin ada penyegaran, tapi saya tidak tahu misalnya posisi A digeser ke mana itu saya tidak terlalu tahu,” akunya.

Orang nomor dua di Kabupaten Halmahera Timur itu mengatakan kalau dirinya pun belum mengetahui pasti apakah ANJAB ABK menjadi dasar atau tidak. Kalaupun acuannya adalah ANJAB ABK, maka rotasi tak ada lagi masalah.

“Kalau tidak engacu pada ANJAB ABK, maka akan timbul masalah di kemudian hari. Harusnya kalau di mutasi ada penggantinya supaya tidak ada kekosongan dalam unit kerja. Permasalahan ini saya catatat dan akan dikroscek,” sebutnya.

Politikus partai Golkar itu, berharap permasalahan kekosongan ASN yang terjadi, terutama di instansi pendidikan maupun kesehatan akibat mutasi tersebut segera diselesaikan agar pelayanan bisa berjalan maksimal. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini