KNPI: Ongkos Oto Lintas di Halmahera Timur Melonjak Sepihak

publisher: BrindoNews.com author photo

Ketua DPD KNPI Halmahera Timur, Edi Septiagus.

HALTIM, BRN
– Kenaikan tarif Oto lintas domestik di Halmahera Timur kembali mendapat sorotan dari DPD KNPI Halmahera Timur. Ini merupakan lembaga kedua setelah DPRD Halmahera Timur yang menyorori ihwal dimaksud. 

Ketua DPD KNPI Halmahera Timur, Edi Septiagus menyebutkan, ongkos angkutan yang ditetapkan jelas sepihak. Secara kelembagaan, kata Edi, sudah mewanti-wanti adanya kenaikan tarif pasca harga bahan bakar minya naik.

“Kesepakatan Kepala Dinas Perhubungan Dwi Cahyono bersama sopir Oto lintas ini terlalu terburu-buru. Pembahasan ongkos ini harus melibatkan semua pihak, baik masyarakat, OKP maupun ormas. Bukan dibuat secara tertutup tanpa melibatkan pemangku kepentingan lain,” ucap Edi, Selasa, 5 Maret.

Edi mengemukakan, hasil kesepakatan tersebut tidak bisa dijadikan dasar, apalagi diberlakukan. Kalaupun itu dipaksa, sangat menguras kantong masyarakat.

“Kesepakatan mereka justru lebih banyak ditolak, ini perlu dibahas kembali sebelum diberlakukan. Pembahasan tarif baru harus libatkan semua elemen atau stakeholder sehingga hasilnya benar-benar mufakat, bukan yang sepihak. Jangan terburu-buru tanpa adanya pengkajian yang matang oleh kedua pihak,” ucapnya.

Edi menilai, keputusan kedua belah pihak menaikkan tarif angkutan umum jusru keliru. Kenaikan ongkos tidak boleh sewenang-wenang, termasuk beralasan imbas harga bahan bakar minyak.

“Saya kira perlu dibahas ulang. Setahu kami, sepanjang pengkajian di internal KNPI, hampir semua angkutan umum di halmahera Timur nyaris menggunakan BBM subsidi jenis pertalite, bukan BBM non subsidi. Lalu dasar apa menaikkan tarif?,” Tanya Edi.

Edi meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur, Dwi Cahyono agar membatalkan tarif yang sudah disepakati.

“Kadishub Dwi Cahyono harus lebih mempertimbangkan kondisi yang ada, misalnya penghasilan masyarakat. Jangan karena persoalan terlalu mahal tarif mobil lintas lalu masyarakat sulit bepergian kemana-mana. Kami minta dibatalkan dan bahas ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini