Gubernur Malut Minta OPD Lebih Pentingkan Sinergi dan Program Prioritas

Redaksi author photo

Gubenur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

TERNATE, BRN - Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Gubernur meminta para OPD lebih mengutamakan sinergitas dan kegiatan prioritas.

 

Permintaan disampaikan gubernur saat membuka kegiatan yang berpusat di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu 20 April. Abdul Gani Kasuba menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat periode pembangunan RPJMD 2020-2024.

 

“Saat ini kita sedang melaksanakan tahun rencana yang ketiga, sehingga untuk merencanakan tahun ke-4  di tahun 2023. Kita perlu melihat apa yang sudah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat arah kebijakan ke depan,” katanya.

 

Gubernur Maluku Utara dua periode ini mengatakan, pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga, mampun mendongkrat pertumbuhan ekonomi sebesar 16,40 persen. Kenaikan tersebut melebihi target sebesar 9,01 persen pada tahun 2021.

 

“Capaiannya melebihi 128 persen dari target. Hal ini memberikan tantangan tersendiri, bagaimana kita mampu mengelola momentum pertumbuhan yang tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas ke depan. Meskipun secara makro telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi bila dicermati lebih mendalam, sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka banyak hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan,” sebutnya.

 

Gubernur berharap, perencanaan di tahun keempat ini dapat mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis sebelumnya. RPJP dan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diharapkan berpatokan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 sebagai acuan. Melalui forum musrenbang ini dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang akan melengkapi dan menyempurnakan rancangan rencana kerja yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 nanti.

 

“Usulan-usulan pemerintah kabupaten kota maupun usulan masyarakat harus ditelaah secara cermat dengan tetap fokus pada pencapaian sasaran, termasuk mempertimbangkan kewenangan provinsi serta kemampuan anggaran. Diutamakan sinergitas pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran strategis daerah yang ditargetkan,” ujarnya.

 

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif dalam rangka membahas rancangan RKPD.

 

Adapun tema Musrenbang tahun 2022 adalah “Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing”. Tajuk tersebut menitikfokuskan pada Tujuh prioritas pembangunan.

 

Yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi; peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan wilayah; pemajuan Kebudayaan dan penguatan harmoni  sosial; peningkatan kemandirian dan daya saing  ekonomi; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan  ketahanan bencana; dan penguatan transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini