Enam Catatan Protes PD Muhammadiyah Pasca Kesepakatan Ongkos Oto Lintas

publisher: BrindoNews.com author photo

Sukri Abdullah.

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Timur memberikan Enam catatan pasca kesepakatan bersama kenaikan tarif Oto lintas di Halmahera Timur. Catatan tersebut bentuk protes Muhammadiyah terhadap ongkos angkutan yang sepihak.
 

Ketua Pemudah Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Timur, Sukri Abdullah menerangkan, kebijakan menaikkan tarif angkutan domestik yang disepakati dinilai sangat tinggi dan memberatkan masyarat, khususnya pengguna moda transportasi umum.

Alasan kenaikan ongkos angkutan karena kelangkaan dan harga bahan bakar minyak yang meroket, solusinya bukan tarif dinaikkan. Dinas perindistrian dan perdagangan selaku OPD terkait harus menertibkan maupun menindak tegas oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM.

“Bisa saja kelangkaan BBM jenis pertalite diakibatkan karena pihak SPBU salah salur. Misalnya pihak SPBU lebih mementingkan menjual BBM tersebut ke pihak pengecer, daripada ke pengguna jalan (mobil dan motor),” kata Sukri, dalam press liris yang diterima brindonews, Selasa, 5 April.

Jika alasan kenaikan tarif angkutan karena alasan penyesuaian, lanjut Sukri, juga tidak proporsional.

“Kalaupun yang dipakai adalah penetapan tarif angkutan terkahir itu di tahun 2016, maka alasan ini juga tidak proporsional. Kita sama-sama ketahui bahwa, tarif anggkutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum dan sesudah 2016 sudah tergolong sangat mahal, namun hal ini dimaklumi karena akses (kondisi) jalan saat itu belum memadai. Namun jika dibandingkan sekarang, tarif angkutan umum dinaikkan juga tidak tepat. Sebab, perbandingan kondisi jalan saat ini dengan Lima atau 10 tahun lalu jelas berbeda,” katanya.

Menurut hasil kajian Pemuda Muhammadiyah, sambung Sukri, pemerintah daerah harusnya menurunkan tarif angkutan, atau mempertahankan harga yang ada, bukan sebaliknya. Kenaikan tariff boleh saja asalkan pemerintah daerah mengakui kalau selama 10 atau Lima tahun terakhir tidak ada anggaran pemeliharaan atau pembangunan jalan di Kabupaten Halmahera Timur.

Kenaikan tarif angkutan bakal berimplikasi pada kenaikan harga sembilan bahan pokok atau sembako. Jika ini terjadi, sudah melemahkan daya beli masyarakat.

“Dampaknya adalah jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi akan semakin sedikit dan menekan kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini ummat Islam sedang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1443 H dan tidak lama lagi akan berlebaran. Dengan demikian, kebutuhan sembako semakin meningkat, sementara disisi lain kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga sembako dengan harga terjangkau semakin sulit,” ujarnya.

“Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Timur juga meminta kepada Bupati Halmahera Timur agar berita acara kesepakatan bersama penetapan tarif angkutan umum tahun 2022 antara dinas perhubungan dengan organda tidak dijadikan sebagai dasar kenaikan tarif baru angkutan darat yang berlaku. Kami secara kelembagaan selalu hadir untuk memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah daerah apabila dalam pengambilan kebijakan tidak berpihak,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini