Biro Adpim Maluku Utara Sinergikan Program dengan Adpim Sumbar

publisher: BrindoNews.com author photo

Rahwan: Penguatan Kelembagaan dan SDM

Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Maluku Utara, Rahwan K. Suamba menerima cendramata dari Brio Adpim Sumatera Barat. Pemberian ole-ole bergambar Rumah Adat Padang itu dilakukan usai pertemuan.

Nomenklatur biro protokol, kerjasama dan komunikasi publik secretariat daerah pemerintah provinsi resmi berganti menjadi biro administrasi pimpinan. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara, Rahwan K. Suamba mengatakan, ada banyak hal perlu dibenahi pasca perubahan nomenklatur. Salah satunya kewenangan melakukan kerjasama dengan media massa.

Rahwan mengemukakan, pertemuan dengan jajaran pimpinan Biro Adpim Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat itu dalam rangka menyergikan program sesama biro adpim.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah penyetaraan program, diantaranya kegiatan kerjasama media tetap melekat di biro adpim, kegiatan layanan keprotokolan harus diberikan kewenangan penuh mengelola fasilitas tamu dan acara, dan kegiatan penyediaan materi dan komunikasi pimpinan seperti materi sambutan dan presentase pimpinan sebaiknya dikerjasamakan dengan lembaga penyedia informasi, sehingga pointer materi sambutan menjadi lebih terkini sesuai database.

“Kerja sama dengan media massa tetap melekat di biro administrasi dan pimpinan (adpim). Selain tiga poin penting diatas, setidaknya ada lima hal lain yang harus juga segera dilakukan biro adpim Malut yakni  memperkuat manajemen kerjasama media, penyediaan fasilitas layanan tamu, fasilitas layanan keprotokolan berbasis satu data, penguatan anggaran biro dan inovasi kerja di internal biro. Lima hal ini juga harus secepatnya dibuatkan SOPnya sehingga kedepan nanti biro Adpim tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan administrasi pimpnan sesuai visi dan misi biro,” jelas Rahwan usai study banding di Sumatera Barat, Senin 18 April kemarin.

Kepala Bagian Materi komunikasi Pimpinan, Zardi Syahrir, melalui Kepala Biro Sertda Sumatera Barat menjelaskan, penguatan SDM di bagian materi pimpinan harus dilakukan koordinasi secara intens maupun kerjasama bersama biro dan OPD lingkup pemerintahan. Ini agar ketikan mengeluarkan peraturan gubernur tentang kerjasama media massa memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai ketentuan undang-undang.

“Inovasi internal ini kami diberi nama “Ngobras” atau ngobrol bareng humas. Ini telah dilakukan dan tentu memperkuat SDM jajaran biro Adpim. Kami berharap Biro Adpim Maluku Utara juga melahirkan inovasi kecil untuk memudahkan komunikasi dengan stakeholder,” ucapnya.

Sementara, pimpinan study banding Biro Adpim Setda Provinsi Maluku Utara, Nasrin Jabar menambahkan, dipilihnya Biro Adpim Setda Provinsi Sumatera Barat karena OPD mereka merupakan salah satu OPD yang telah diakui kemendagri dalam melakukan penyetaraan jabatan dan penyesuaian program kerja, terutama menempatkan pejabat berkompeten di bidang kepegawaian pada bagian perencanaan biro adpim.

“Jadi Biro Adpim Sumbar dalam penguatan SDM sub bagian kepegawaian itu dengan memindahkan pegawai badan kepegawaian daerah yang tugas dan fungsinya mengelola kepegawaian ke biro Adpim sehingga lebih memudahkan biro dalam pengelolaan kepegawaian. Semua pengetahuan yang diperoleh selama pertemuan tersebut akan segera di implementasikan untuk mempermudah kegiatan Biro Adpim Maluku Utara kedepan,” kata Nasrun, yang juga Kasubag Acara Biro Adpim Maluku Utara ini. (red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini