Tunggak 9 Bulan, PT STS Belum Lunasi Utang Rp2 M

Redaksi author photo

Ilustrasi uang tunai.

HALTIM, BRN
- Keberadaan PT. Sembaki Tambang Sentosa di Halmahera Timur dalam peningkatan pembangunan daerah merupakan komponen penting yang harus dipenuhi perusahaan. 

Sayangnya, kontribusi melalui sektor pembangunan perseroan nikel yang kini tidak lagi beroperasi di Halmahera Timur ini justru berujung utang kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Total yang dibayar sebesar Rp2 miliar.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Halmahera Timur, Kallah Soleman mengatakan, utang tersebut berawal dari pokok pembayaran kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah yang terhitung semenjak beroperasi di Halmahera Timur.

“Cuman karena tidak dibayar (tiap bulan) sehingga masuk dalam kategori utang, namun utang ini masih dibawah managemen lama,” katanya, Kamis, 31 Maret.

Kallah mengemukakan, pelunasan atau pembayaran utang ini dilunasi dalam 24 bulan penyetoran. Ketentuan dan deadline pembayaran disepakti bersama kedua pihak, yaitu PT. Sembaki Tambang Sentosa (STS) dan pemerintah daerah.

“Kewajiban pembayaran sesuai kesepakatannya baru di bayar dua bulan, terhitung Juni-Juli 2021. Sementara Agustus 2021 hingga April 2022 belum dibayar. Terhitung sudah Sembilan bulan menunggak,” katanya, Kamis, 31 Maret.

Kalla menyebutkan, sisa utang PT. STS yang harus dilunasi sebesar Rp1.843, 288, 125,- dari total pokok kontribusi Rp2.106,615,000. “Yang baru dibayar itu Rp175. 551,250,- Juni-Juli,” tambahnya.

Kallah menambahkan, pemerintah tiap bulan melakukan penagihan, hanya saja pihak PT STS apatis.

“Setiap bulan kami tagih terus. Kami tidak tahu pasti apa masalahnya sampai-sampai alami keterlambatan pembayaran. Bahkan kami juga menyampaikan surat tertulis menanyakan alasan keterlambatan.

Setiap mau masuk tanggal setor, selalu kami ingatkan baik melalui pesan WhatsApp maupun via telepon dan datang langsung ke perusahaan. Kami minta pihak STS menyampaikan masalah keterlambatan pembayaran secara tertulis kepada pemerintah daerah supaya bisa kami tahu apa alasannya,” ucapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini