TPP Belum Bisa Dibayarkan, Begini Penjelasan BPKAD Halmahera Timur

publisher: BrindoNews.com author photo

Joko Lelono.

HALTIM, BRN
- Semangat PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menerima tambahan penghasilan pegawai atau TPP berakhir kecewa. 

Janji pencairan dan pembayaran ke masing-masing rekening PNS yang dijadwalkan Senin, 14 Maret, hari ini belum terealisasi alias zonk. BPKAD Halmahera Timur mengklaim belum dibayarkannya TPP itu terjadi di semua kabupaten kota di Maluku Utara.

Kepala BPKAD Halmahera Timur, Joko Lelono Ridwan menjelaskan penyebab belum bisa dilakukannya pencairan dan penyaluran TPP. Ia mengatakan, ditundanya pembayaran dimaksud lantaran masih dievaluasi oleh bina keuangan daerah.

“Ini bukan hanya di Halmahera Timur, tapi semua. Bahkan skop Provinsi Maluku Utara juga sama. Kami Halmahera Timur tahap satu proses evaluasi di ortala sudah selesai, dan sekarang masih di bina keuangan daerah dievaluasi kembali,” kata Joko ketika disembangi Media Brindo Grup (MBG) Senin, 14 Maret 2022.

Joko Loleno mengatakan, semua persyaratan pengusulan pembayaran TTP ke Kemendagri dan kementerian Keuangan RI sudah dipenuhi. Peraturan bupati perihal TPP dan formula perhitungan pun sudah disampaikan ke dua lembaga vertikan itu.

“Semua syarat kami sudah penuhi. Wewenang untuk melakukan evaluasi itu ada di kementerian. Sekarang sudah ada di keuangan daerah, kami tinggal menunggu hasil verifikasinya seperti apa?. Jika setelah tahapan verifikasi di keuangan daerah, selanjutnya proses di direktorat jenderal pengembangan keuangan untuk mendapatkan persetujuan usulan pembayaran TPP. Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun sama belum mendapatkan persetujuan. Ada persetujuan dulu baru kami bayar,” tandasnya.

“BPKAD tetap memproses pembayaran apabila sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan resmi dari Kemendagri RI. Seluruh ketersediaan anggaran TPP sudah disiapkan. Rekomendasi persetujuan adalah syarat penting, Karen itu kami masih menunggu. Apabila sudah ada, maka kami akan proses. TAPD melalui bagian hukum akan berkoordinasi dengan kementerian,” ujar Joko. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini