Tidak Merata, DPRD Minta Pemkab Tinjau Ulang Pemberlakuan TPP

publisher: BrindoNews.com author photo

Hasanudin Lajim.

HALTIM, BRN
- Empat pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memenuhi panggilan DPRD setempat. Saat Rapat dengar pendapat di ruang komisi I, masing-masing OPD mengklarifikasi issue pemotongan gaji PNS yang belakangan menjadi polemik. 

Kendati begitu, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu nampak kurang puas dan menganggap masih menjanggal. Salah satunya pemerataan pembagian TPP.

Sekertaris Komisi I DPRD Halmahera Timur, Hasanudin Lajim mengaku masih bingung ihwal kebijakan pemerintah setempat. Pemberlakuan pengalihan dua tunjangan PNS harusnya direalisasi merata.

“Penjelasan OPD hanya 2.695 orang dari total 2.800 PNS lebih, padahal pengalihan dua struktur gaji itu berlaku semua PNS. Jadi kami meminta pemerintah daerah kedepan semua PNS harus dapat TPP tampa terkecuali. Kami juga meminta pemerintah daerah mengkaji kembali pemberian TPP karena sebagian menerima dan sebagiannya lagi tidak,” ujar Hasanuddin usai rapat tatap muka, Selasa 22 Maret.

Politikus PKS itu menilai issue pemotongan gaji tidak lagi masalah. Hanya saja sebagian dari total PNS tidak mendapatkan porsi diharapkan.

“Jadi kami anggap sudah clear. Kami anggap juga TPP ini sudah sesuai prosedur. Hanya saja sebagian guru yang belum dapat TPP tahun ini harus ditinjau ulang. Apalagi guru yang berada di wilayah terpencil. Misalnya guru yang bertugas di Maba Utara dan Wasile Utara harus lebih diperhatikan,” pinta Hasanuddin.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menjelaskan, kabar pemotongan gaji PNS tidak benar adanya.

“Itu pengalihan dua komponen gaji yaitu tambahan penghasilan ditambah tunjangan terpencil PNS dialihkan menjadi TPP jumlahnya sebesar Rp 200 ribu per orang. Jadi kalau informasi pemotongan gaji PNS tidak benar. Tadi kami sudah jelaskan ke komisi I dan dianggap tidak bermasalah,” katanya.

Ardiansyah menyebutkan, dasar pemberlakuan kewajiban PNS di Halmahera Timur mendapatkan TPP mengacu pada Permendagri RI Nomor 27 tahun 2021.

“Permendagri 27 tahun 2021 menjadi payung hukum kami. Setelah kami dapatkan persetujuan pembayaran TPP baru pemerintah daerah buat perdanya,” jelasnya.

Ardiansyah menjelaskan mengapa tidak semua PNS menerima TPP. Ada beberapa kriteria dilihat; pertama, PNS baru mutasi pinda dari luar daerah masuk ke Halmahera Timur; Kedua, guru yang menerima sertifikasi; ketiga, guru yang menerima tunjangan terpencil (dacil) dan guru yang jenjang pendidikan terakhir SMA/sederajat, bukan sarjana.

“Sertifikasi guru dan dacil ini bersumber dari APBN, sehingga guru yang sudah mendapatkan hal itu tidak lagi dapat TPP. Tetapi tahun depan mulai dianggarkan supaya semua PNS dapat merata,” ucapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini