Peningkatan Pemberitaan Ramah Anak Jadi Tanggung Jawab Media

Redaksi author photo

Kepala DP3A Maluku Utara, Hj. Musrifah Alhadar saat memandu acara. 

TERNATE, BRN
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi Peran Media Massa Dalam Pemberitaan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak. 

Kegiatan dengan menghadirkan Lima narasumber ini dilaksanakan di Hotel Safirna Ternate, Kelurahan Stadion, Kota Ternate Tengah, Rabu pagi, 30 Maret. Pesertanya adalah sejumlah pimpinan redaksi dan wartawan dari media online, televise, radio dan surat kabar harian atau media cetak (koran).

Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara, Hj. Musrifah Alhadar menjelaskan media massa bisa berkontribusi besar untuk mendorong pesan kesetaraan gender, terutama kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Peran media penting untuk meningkatkan kesadaran melawan misinformasi, mendorong publik terutama para pembuat kebijakan, influencer dan penyedia layanan dapat bergotong royong, berjuang bersama, dan berkomitmen secara konsisten untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pedoman pemberitaan ramah anak dinilai mampu mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi anak, termasuk perempuan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan, padahal seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia juga mencerminkan tingginya aksi kekerasan di setiap daerah. Data Sistem Informasi Online (SIMFONI-PPA)di Maluku Utara tahun 2021 tercatat ada 292 kasus kekerasan, dengan bentuk kekerasan terbanyak yaitu kekerasan seksual, dan angka tertinggi terjadi di Kota Ternate,” kata Ibu Ifo, sapaan akrab Hj. Musrifah Alhadar saat memberikan sambutan.

Ibu Ifo menyarankan kepada perusahaan media agar mengedepan narasi yang ramah terhadap korban maupun terduga pelaku seksual. Dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, media harusnya lebih peka pada dampak negatif bagi publik dan korban.

“Namun pemberitaan kekerasan seksual di beberapa media belum sepenuhnya mangacu pada pedoman etika peliputan berita yang dibuat Dewan Pers, dan belum sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik. Produk jurnalistik yang ramah anak dan danya partisipasi media dalam pemberitaan issue anak yang lebih baik merupakan langkah preventif pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara,” ujarnya.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus, kata Ibu, pihak menggaet Polda Maluku Utara sebagai mitra kerja sama.

“Kami juga sudah usulkan peraturan daerah di DPRD. Berharap produk perlindungan ini disetujui dan secepatnya di implementasikan,” ucapnya.

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Jamalul Insan menyebutkan ada hak korban maupun pelaku yang wajib dilindungi. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Penyebutan identitas korban yang mudah dilacak itu tidak boleh. Ruang redaksi atau news room harus ramah anak dalam pemberitaan. Dewan Pers bakal menyurat agar dilakukan pencabutan berita jika berita dari media yang bersangkutan dinilai mengeksploitasi secara berlebihan,” katanya saat memaparkan materi. (red)  

Share:
Komentar

Berita Terkini