Pemprov Malut Raih Peringkat Satu Terbaik Pengelolaan DAK Fisik

Redaksi author photo

Ahmad Purbaya.

SOFIFI, BRN
- Pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuahkan prestasi. Ini ditandai dengan penghargaan dari Kantor Perbendaharaan Negara atau KPN Ternate kategori pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2021.

Pemberian penghargaan terhadap pemerintahan dibawah Gubernur Abdul Gani Kasuba itu meliputi realisasi kontrak senilai Rp343.604.546.759, dan realisasi penyaluran sebesar Rp 343.408.046.715. Sedangkan realisasi DAK berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp323.017.488.217.

“Alahmdulilah, tahun 2021 kita raih penghargaan peringkat ke satu sebagai pemerintah daerah dengan nilai kinerja DAK Fisik terbaik tahun anggaran 2021 dari KPN Ternate,” kata Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya,  Senin 21 Maret.

Mantan Kepala Inspektorat Maluku Utara ini mengatakan ada dua penilaian sumber kebijakan DAK fisik 2021, yakni fisik reguler dan fisik penugasan. Fisik reguler difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas.

Sedangkan fisik penugasan bersifat lintas sektor berdasarkan tema atau program yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu seperti, tema penurunan kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.

“Kita terus berupaya memanfaatkan anggaran DAK, sehingga program-program pelayanan dasar bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Purbaya menambahkan, pengelolaan DAK fisik tentu ada tantangan. Pelibatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP bertujuan memastikan governance dan keakuratan laporan penyerapan dana capaian ouput.

“Ini sangat penting. Karena kodefikasi DAK fisik pada SIPD perlu penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD. Ada juga keterlambatan proses di BPJB diantaranya, menunggu penetapan DPA atau revisi DPA, keterlambatan penujukan pejabat pengadaan dan jenis barang yang akan dibeli tidak muncul atau terlambat muncul dalam e-katalog. Selain itu, keterlambatan pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19,” ucapnya.(red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini