Minta Telusuri 10 IUP Palsu, Ampera Siap Berikan Data ke KPK

Redaksi author photo

Ilustrasi pertambangan.

Kedatangan Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron di Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ijin usaha pertambangan alias IUP di Maluku Utara. Kehadiran petinggi lembaga Anti Rasuah itu tidak sekadar tugas dinas di luar daerah semata. 

Kunjangan ke Maluku Utara dalam rangka rapat koordinasi dan supervisi sektor pertambangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sahid Bela Hotel Ternate, seharusnya membawa angin sedap. Terutama menelusuri 10 IUP di Halmahera Timur yang diduga bodong.

Pendapat ini dikemukakan Sekertaris Jenderal Ampera Halmahera Timur, Muhibu Mandar. Muhibu menyarankan sudah saatnya KPK turun gunung.

Muhibu meminta KPK agar memusatkan perhatian ke Halmahera Timur. Sebab  ada 13 dari 10 IUP yang diduga palsu.

“Ini, agar supaya akar persoalan bisa terbongkar dan mengetahui siapa pelakunya,” kata Muhibu, Selasa 29 Maret 2022.

Muhibu mengatakan, 10 IUP bodong tersebut diusulkan ke Kementerian ESDM RI melalui Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Berdasarkan data, total ada 13 IUP, 10 diantaranya berlokasi di Halmahera Timur.

“Benar secara administrasi kewenangannya pemerintah provinsi. Namun secara fisik, 10 IUP berada di wilayah Halmahera Timur. Dan bagi kami ini merugikan masyarakat di daerah karena terkesan IUP illegal. Penyerahan dokumen perijinan anatara pemerintah Halmahera Timur, Dinas pertambangan dan Energi sebagai pihak satu kepeda pihak ESDM Maluku Utara tertuang dalam SK IUP Eksplorasi Nomor 540/DPE/230/2015 tertanggal 23 November 2015, dimana disebutkan 10 IUP ini tidak tercatat dalam dokumen perijinan,” sebutnya.

Data ini, lanjut Muhibu, diperkuat dengan dokumen perijinan Dinas Pertambangan Halmahera Timur tahun 2015. Bahwa 10 IUP dimaksud tidak satupun tercatat dalam penyerahan dokumen perizinan.

“Secara kelembagaan, Ampera bakal berikan sejumlah data secara resmi ke KPK RI untuk lebih memperjelas 10 IUP di Halmahera Timur yang diduga palsu. Kami minta supaya KPK seriusi polemik 13 IUP yang dianggap palsu. KPK harus mampu membongkar pelaku mafia tambang di Maluku Utara. Jikalau kasus tersebut terbukti, maka segera ditindaklanjuti hingga ke tahap penindakan (pelakunya ditahan),” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini