BPBJ Malut Percepat Penginputan RUP

publisher: BrindoNews.com author photo
Percepat Penginputan RUP

TERNATE,BRN - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara gelar sosialisasi dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penginputan rencana umum pengadaan (RUP) ke sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) sehingga proses penginputan dipercepat, pasalnya RUP dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK mulai mamantau transparansi umum pengadaan di SIRUP pada brio BPBJ. Jadi kalau OPD tidak melakukan penginpuntan ke RUP ke SIRUP sampai 31 Maret, penilaian KPK terdahap Prmprov menurun.

 “ Untuk mempercepat hal tersebut, maka sosialisasi penginputan RUP dipercepat. Ungkap kepala BPBJ Malut Saifuddin Djuba kepada wartawan usai kegiatan di Corner Caffe Ternate Juman(11/3/2022)

Kegiatan bimtek dan  sosialisasi tersebut untuk mempermudah seluruh dinas di Pemprov Malut, melakukan pegimputan RUP karena saat ini SKPD masih mengalami keterlambatan melakukan pengimputan. “ Kegiatan ini kita buat sosialisai RUP dengan melibatkan seluruh admin masing-masing SKPD dilingkup Pemprov.” Kata Saifudin Djuba.

Mantan Pj Bupati Halmahera Utara saat ini baru 23 SKPD yang mulai melakukan penginputan RUP ke SIRUP, namun nilainya masih bawah, karena dari total 2.1 triliun rencana umum pengadaan baru sekitar Rp 231 miliar yang disampaikan di SIRUP, sementara batas penginputan di SIRUP sampai 31 Maret 2022.

“Ini harus menjadi perhatian SKPD karena sesuai dengan regulasi LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.  Jadi SKPD umumkan kegiatan batas waktunya itu  tanggal 31 Maret sudah selesai pengimputan di SIRUP,” ujarnya. 

Menurutnya, diharapkan dengan kegiatan bimtek ini, proses penginputan ke sistem informasi rencana umum pengadaan segera dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, karena awal April 2022 SIRUP ditutup.” Kami harap SKPD secepatnya melakukan pengimputan RUP, sehinga tidak terjadi keterlambatan,” tuturnya.

Ia menambahkan, subtansi dari pengimputan RUP sehingga public mengetahui kegiatan yang telah dirancang SKPD.  “Ini agar transparansi kegiatan yang sudah di susun SKPD, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui,” tutupnya.(red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini