20 Persen Kouta Perikanan Indonesia Jadi Hak Nelayan Maluku Utara

Redaksi author photo

Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan sambutan sekaligus membuka acara Festival Kampung Nelayan Tomalou (FKNT) 2022.

TIDORE, BRN - Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kouta diharapkan memperbaiki tata kelola perikanan tangkap dan menselaraskan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi bahari. Implementasi tangkapan ikan terukur tentu meningkatkan ekonomi masyarakat perikanan ke daerah, khususnya masyarakat pesisir.

 

Penjelasan ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan dalam acara Festival Kampung Nelayan Tomalou di Tidore Kepulauan, Senin siang, 7 Maret 2022.

 

Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim, dan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, ihwal pengawasan terhadap nelayan dengan armada tangkap 30 GT.

 

Sakti menyatakan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kouta merupakan program prioritas KKP. Selain itu ada juga pengawasan melalui teknologi satelit guna memantau pergerakan kapal-kapal nelayan yang menangkap ikan secara berlebihan atau over kapasitas di Perairan Indonesia.

 

“Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat membangkitkan perekonomian masyarakat perikanan ke daerah, khususnya masyarakat pesisir. Ini adalah haknya nelayan lokal, harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Akan kami atur gunakan zonasi,” kata Menteri Sakti.

 

Sakti mengemukakan, sebanyak 62 ribu nelayan di Maluku Utara masuk dalam zona 3 atau WPP 715. Sebagiannya lagi berada di WPP 716 dan 717 atau zona 2.

 

Karena itu, 20 persen hasil perikanan dari seluruh kuota di wilayah Maluku Utara mestinya menjadi hak masyarakat setempat. Itu sebabnya, lewat FKNTini diharapkan menjadi momentum baik dalam rangka mendukung program penangkapan ikan terukur.

 

Inovasi, produktivitas, dan kreativitas masyarakat nelayan dalam mengahadi perubahan tatanan ekonomi global, diyakini bisa atasi melalui  kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Terutama dukungan terhadap program penangkapan ikan terukur dan kampanye gerakan sadar laut.

 

“Aktivitas kapal-kapal nelayan selalu kita pantau lewat sistem satelit. Jika ada industry (kapal nelayan) yang datang (menangkap ikan) di perairan kita itu menjadi kolega atau partner sebagai tempat bersinergi bersama nelayan local kita,” katanya. (red)
Share:
Komentar

Berita Terkini