11 ASN Pemprov Malut Dipecat Usai Terbukti Korupsi

Redaksi author photo
Ilustrasi.

SOFIFI, BRN - Sebanyak 11 ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi dipecat.

Pemberhentian tidak terhormat terhadap belasan ASN lantaran mereka terlibat korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan PTDH ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. 

Kemudian Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

  

Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Idrus Assagaf menuturkan, pemberhentian tidak terhormat (PDTH) yang dilakukan setelah pihaknya memperoleh salinan inkra Pengadilan Tipikor. Tercatat sedikitnya 27 ASN yang dipecat akibat terbukti koruptor sepanjang tahun 2019 hingga 2022. 

Periode 2019, lanjut Idrus, sebanyak 16 ASN dipecat. Kemudian di tahun 2022, ada 11 ASN yang di PDTH.

“11 ASN yang di PTDH berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan. Sisanya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Mereka yang di PDTH berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap,” kata Idrus, Senin kemarin, 7 Maret 2022.

Mantan penjabat Wali Kota Ternate ini menambahkan, ASN yang di PTDH semuanya divonis terlibat kasus korupsi. Dari putusan inkra pengadilan ini ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menebitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Provinsi Maluku Utara.

“Selain itu, kita berdasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019; Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 tentang koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian; Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Dan Surat Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Nomor: 14K/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi; serta Peraturan Kepala BKN Nomor: 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil,” terangnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini