Wali Kota Tauhid Blunder Lagi

publisher: BrindoNews.com author photo

Wali Kota Tauhid dan Nela.

TERNATE, BRN
- Setelah sebelumnya melakukan blunder dalam pelantikan Dewan Pengawas Perumda Ake Gaale, kini Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Wali Kota Tauhid diduga melakukan blunder dalam pelantikan 42 kepala sekolah dasar dan PAUD pada Jumat, 18 Februari di aula kantor wali kota kemarin.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan, dua kepala sekolah penggerak yang di nonjob itu dikhawatirkan nantinya berimbas di kepala-kepala sekolah penggerak lainnya di Ternate. Dua kepala sekolah penggerak yang dicopot yaitu di SD Negeri 27 dan SD Negeri 40 Kota Ternate.

“Dari data yang kami peroleh, ada dua kepala sekolah penggerak di Kota Ternate dinonjob. Ini menjadi kehawatiran kami (terjadi di sekolah penggerak lain),” kata Nurlaela Syarif ketika dihubungi via telepon, Minggu, 20 Februari 2022.

Politisi NasDem yang akrab disapa Nela ini menyebutkan, langkah Pemerintah Kota Ternate memecat Dua kepala sekolah penggerak tersebut sangat bertentangan dengan regulasi. Padahal, penganggakatan kepala sekolah penggerak ada MoU antara kemendikbud dan pemerintah daerah.

Ketentuannya, lanjut Nela, para kepala sekolah penggerak tidak bisa dinonjob dalam kurun waktu 3-4 tahun. Pada periode waktu ini mereka dalam proses penyesuaian dan implementasi program.

“Untuk menjalankan program sekolah penggerak di Kota Ternate, sudah ada Kesepakatan. Jadi kepala daerah tidak bisa memberhentikan atau menonjobkan mereka sebelum kurun waktu yang ditentukan. Harusnya wali kota lebih jelih melihat ini. Sebab pencopotan kepala sekolah ini ada konsekuensinya,” ucapnya.

“Pengangkatan kepsek (yang baru) juga harus benar-benar di verifikasi dan memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS), jangan gunakan pendekatan lalu menentukan guru menjadi kepala sekolah karena ada intervensi lain. Ini yang perlu dihindari, terutama di sekolah-sekolah penggerak,” kata Nela menambahkan. 

Dana BOS Kena Dampak 

Nela menAmbahkan, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate itu berimbas pada pemberian sanksi terhadap daerah maupun kepala daerahnya.

Sanksi tersebut berupa penghapusan atau pencopotan status Kota Ternate dari program sekolah penggerak, dan tidak lagi mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

“Jika kepala daerah memberhentikan kepala sekolah penggerak tanpa alasan yang jelas, sudah tentu ini melanggar perjanjian dengan pemerintah pusat. Sekolah penggerak menjadi salah satu sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Ternate, harusnya ini dipertahankan, apalagi dua kepala sekolah (kepsek) yang dicopot ini sesuai informasi yang kami dapatkan dari Kemendikbud RI, mereka merupakan kepsek terbaik dan menjadi percontohan di Indonesia, bahkan di wilayah Jawa juga mencontohi sekolah penggerak di Kota Ternate. Lalu kenapa di copot?,” tanya Nela. (ham/red)

Catatan redaksi: Berita ini sudah dilakukan revisi satu kali untuk memperbaiki penulisan pada paragraf kedua. Sebelumnya ditulis ”Sentimen politik dan memperkuat kekuatan birokrasi menjelang Pilkada 2024 diduga menjadi penyebab. Wali Kota Tauhid juga diduga melakukan blunder dalam pelantikan kepala puskesmas beberapa waktu kemarin”, diralat menjadi ”Wali Kota Tauhid diduga melakukan blunder dalam pelantikan 42 kepala sekolah dasar dan PAUD pada Jumat, 18 Februari 2022 di aula kantor wali kota kemarin”.

Atas kekeliruan ini, redaksi brindonews.com meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya. 

Share:
Komentar

Berita Terkini