SK Wali Kota Tauhid tentang Pelantikan Kepsek Dinilai Cacat Hukum dan Inprosedural

Redaksi author photo

Heny Sutan Muda.

TERNATE, BRN
- Dugaan blunder Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam perombakan kabinet di jajaran kepala sekolah boleh dibilang benar adanya. DPRD mengklaim surat keputusan perihal pelantikan kepala sekolah dasar maupun PAUD pada Jumat kemarin dianggap cacat hukum dan inprosedural.

Kejanggalan ini, menurut DPRD, dari regulasi yang dipakai sebagai acuan pengambil keputusan. Pertama, masih berpatokan pada pedoman lama, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN. Padahal sandaran ini tidak lagi berlaku, alias telah dirubah kedalam PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pengganti. Kedua, yakni poin 10 sebagaimana diatur Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Aturan ini juga sama, mengalami perubahan atau penggantinya yaitu Permendikbud Ristek RI Nomor 40 Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda mengatakan, kejanggalan lainnya yaitu pemberhentian kepala sekolah (kepsek) penggerak di SD Negeri 27 Ternate.

Dalam SK, kepala sekolah pengganti merupakan sarjana Diploma II. Padahal ketentuannya, syarat menjabat kepala sekolah penggerak seharusnya Strata I.

“Harusnya kan paling tidak yang menggantikan (kepala sekolah lama) pernah menduduki jabatan kepala sekolah penggerak juga. Atau kepala sekolah sebelumnya bermasalah hukum dan/atau mengundurkan diri, tetapi  ke tiga syarat tidak terbukti,” kata Heny, Senin, 21 Februari 2022.

“Alasan Pemerintah Kota Ternate pergantian berdasarkan evaluasi, tapi ketika DPRD minta hasil evalusi, mereka tidak sampaikan ke kita. Bagi kami ini adalah sesuatu yang membuat pemerintah tidak berhati-hati dalam menempatkan orang (kepala sekolah). Dalam kajian hukumnya juga kami juga sayangkan,” tambah Heny.

Politisi Demokrat itu menyatakan, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tauhid perlu ditinjau kembali. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah mestinya bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar menggaungkan.

“Kalau kita mengacu ke Pasal 31 Undang-undang tentang Kualitas Pendidikan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Penggerak, tidak selaras. Ditambah Wali Kota Ternate mengabaikan MoU antara Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Indonesia. Yang kami hkawatirkan sanksi yang nantinya diterima Pemerintah Kota Ternate,” ucapnya. 

Bentuk Pansus

Heny menambahkan, dalam temuan DPRD, terdapat satu nama diketahui menjabat dua jabatan di satu sekolah yang sama, yaitu sebagai guru ahli muda dan kepala sekolah.

“Pemerintah Kota Ternate seakan-akan membuat SK ini lalai, karena pertimbangan hukum juga tidak ada. Kemudian tidak melibatkan sekretaris daerah, dinas pendidikan, juga dewan pendidikan atau pengawas sekolah. Padahal pengangkatan kepala sekolah ada tim pertimbangan,” ujarnya.

“Dari teman- taman DPRD lainnya katakan apa yang menjadi keputusan DPRD tidak diindahkan (meninjau ulang SK), maka DPRD akan bentuk panitia khusus (pansus). Karena dari hasil rapat bersama Pemerintah Kota Ternate, mereka bersikeras pertahankan surat keputusan tersebut. Sama sekali kita tidak ada kepentingan politik, kita hanya selamatkan mutu pendidikan di Kota Ternate saat ini. Sayang, kalau orang yang tidak punya kompeten lalu dilantik menjabat kepala sekolah, bagaimana mutu pendidikan kedepan nanti,” sambungnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini