Rekayasa Tanda Tangan Hingga Kesepakatan Sepihak Kontrak DSP Huntap Korban Gempa di Halsel Terbongkar

publisher: BrindoNews.com author photo

Salah satu rumah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,2 di Halmahera Selatan pada 24 Juli 2019 lalu.

HALSEL, BRN
- Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa bumi magnitudo 7,2 di Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada 24 Juli 20219 lalu belum juga dicairkan. Pemblokiran rekening penerima oleh BPBD Halmahera Selatan jadi sumber sebab. 

Alasan rekening penerima diblokir kabarnya berdasarkan rekomendasi. BPBD menggangap keputusan menerbitkan rekomendasi untuk mencegah penyalahgunaan bantuan.

Sebelumnya Kepala BPBD Halmahera Selatan, Daud Jubedi mengatakan, pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi pemblokiran itu guna mengantisipasi sekaligus mencegah kekeliruan pemanfataan bantuan.

“Jangan sampai dana bantuannya tidak dipakai untuk bangun rumah, tapi belanja barang yang lain,” kata Daud Jubedi dipertengahan 2020 lalu.

Daud Jubedi merupakan Kepala BPBD dimasa pemerintahan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasyim selaku bupati dan wakil bupati.

DSP hunian tetap bersumber dari APBN ini diberikan sesuai kategori kerusakan. Rumah rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp20 juta per kepala keluarga.

Penyaluran DSP hunian tetap ditransfer BNPB ke masing-masing rekening penerima melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan. Sayangnya, pihak bank tidak mentransfer dana bantuan rekening penerima (para korban gempa), malah memblokir rekening para korban dengan alasan perintah BPBD melalui surat rekomendasi. 

Mencari Keadilan 

Mengetahui rekening mereka diblokir bank, awalnya warga di Dua kecamatan Saruma itu memilih persuasif. Hanya saja, pihak BRI KCP Labuha bersikeras memblokir rekening mereka.

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesabarak warga habis dan meluapkan amarah lantara kurun waktu Tiga tahun lebih (terhitung pasca gempa bumi) mereka tak kunjung menerima bantuan yang menjadi hak mereka. Demonstrasi dan jalur hukum pun dipilih sebagai bentuk luapan amarah.

Di tahun 2021, warga bersepakat menempuh jalur hukum. Mereka menggugat ke Pengadilan Negeri Halmahera Selatan lewat Kantor Hukum Bambang Joisangadji dan Patners. Dalam gugatan Noomor 39/Pdt.G/2021/PN.Lbh. itu sebanyak Tiga pihak yang didugat. Yaitu BPBD Halmahera Selatan, BRI KCP Labuha dan PT. Jeras Bangun Persada, kontraktor pengadaan DSP hunian tetap.

“Tiga pihak yang kami gugat, BPBD, BRI KCP Labuha dan PT. Jeras Bangun Persada. Pihak-pihak ini sebagai tergugat,” kata Kuasa hukum warga korban gempa, Bambang Joisangadji, Selasa 8 Februari 2022.

Babang menjelaskan, para penggugat masing-masing dibuatkan buku tabungan di KCP BRI Labuha untuk pencairan uang bantuan tunai. Namun buku tabungan oleh BPBD tidak memberikan ke penggugat.

Ironisnya pihak BPBD malah mengeluarkan rekomendasi kepada BRI KCP Labuha untuk memblokir rekening para penggugat. Lebih anehnya lagi, kata Bambang, pihak BRI KCP Labuha menindaklanjuti rekomendasi dari BPBD tanpa memerhatikan ketentuan undang-undang perbankan.

“Yang jelas-jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perbankan. Bahwa secara hukum bank harus mengikuti ketentuan undang-undang perbankan, bukan mengikuti surat rekomendasi BPBD Halmahera Selatan. Karena itu merupakan tindakan menyalahi aturan yang bersifat Lex Specialis,” tutur Bambang.

Selain memblokir rekening, lanjut Bambang, BRI KCP Labuha juga memindahbukukan uang bantuan tunai senilai Rp15 juta dari rekening penggugat ke PT. Jeras Bangun Persada. Pemindahan dana tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

“Jadi warga korban gempa atau penggugat ini tidak pernah memberikan kuasa kepada BRI KCP Labuha untuk memindahbukukan uang di dalam rekening mereka ke pihak PT Jeras Bangun Persada. Para penggugat juga tidak tahu ihwal kontrak perjanjian kerja sama antara penggugat dan pihak PT. Jeras Bangun Persada untuk membangun hunian tetap pengganti rumah mereka yang rusak,” ucapnya.

Bambang menambahkan, kontrak kerjasama tersebut diketahui setelah mereka memasuk gugatan di pengadilan. Semua tanda tangan didalam dokumen, 30 persen di rekayasa, termasuk tanda tangan kontrak.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Halmahera Selatan, Abukarim Latar dikonfirmasi mengaku sedang berada di luar daerah. Kendati begitu, Abukarim merasa perhatian atas kondisi sebagai bersar korban gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

“Saya masih di luar daerah. Tapi saya sangat perhatian dengan kondisi para warga. Saya berharap masalah ini cepat selesai supaya warga kembali tempati rumah yang layak,” kata Abukarim tanpa menjelaskan ihwal rekening yang masih terblokir di BRI KCP Labuha.

Sekadar diketahui, BNPB mencatat lebih dari dua ribu rumah rusak akibat gempa bumi magnitude 7,2 itu. Rumah rusak berat 1.061 unit, rusak sedang 1.412 unit. Sedangkan fasilitas umum kategori rusak berat berjumlah 78 dan rusak ringan 39 unit.

Kerusakan fasilitas umum terbesar berada di Kecamatan Gane Barat Selatan dengan 542 unit kategori rusak berat. Kepulauan Joronga 287 unit, Gane Barat 203 unit, Gane Timur Selatan 116 unit, Bacan Timur Tengah 72 unit, Bacan Timur Selatan 8 unit, dan Bacan Timur 2 unit. (brn/pm)

Share:
Komentar

Berita Terkini