Penjelasan Pemkab Halmahera Timur Soal Kabar Pemotongan Gaji ASN

Redaksi author photo

Ubaid Yakub.

HALTIM, BRN
- Kabar pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Halmahera Timur mencuat. Informasinya, gaji perorang dipangkas berkisar lebih dari Rp200 ribu. 

Pemangkasan gaji tanpa pemberitahuan ini pun dikeluhkan ASN. Menurut mereka, pemotongan gaji sebesar itu tidak didasari alasan jelas. Seluruh gaji pegawai dipotong.

Seperti diungkapkan salah satu ASN di salah OPD saat ditemui Selasa 22 Februari kemarin. Sumber yang tidak mau idenditasnya disebutkan ini membenarkan kalau gajinya dipotong.

“Ada sekitar 2.800 orang PNS, dan semua gajinya dipotong. Torang (kami) punya gaji dipotong terhitung Januari sampai Februari 2022. Semua gaji pegawai dipotong, baru pemotongan tidak didasari alasan yang jelas. Alasan hanya TTP yang disampaikan,” keluhnya.

Pemotongan ataupun tunjangan gaji pegawai, lanjut sumber ini, minimal ada pemberitahuan atau konfirmasi ke masing-masing instansi, dan ada dasar maupun alasan pemotongan.

“Sehingga tidak terkesan sepihak. Semua pegawai takut bicara, padahal ini torang punya hak. Semua pegawai dipotong sama, ini bukan kasih sejahtera pegawai tapi tambah kasih singsara, kami juga heran. Harusnya kepala BPKAD menyurat ke semua instansi,” ujarnya.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub dikonfirmasi membatah adanya pemotongan gaji ASN. Ubaid meluruskan kalau ihwal tersebut bukan memotong gaji, tetapi penertiban insentif untuk mendapatkan tunjangan tambahan pegawai atau TTP.

“Jadi bukan soal pemotongan gaji, tapi ini adalah penertiban menuju ke TTP. Maka segala insentif di luar gaji pokok, masuk dalam komponen TTP. Jadi komponen yang 200 ribu yang melekat di gaji itu adalah komponen insentif. Tentu dengan berlakunya TTP maka insentif itu masuk bagian dari TTP,” jelas Ubaid.

“Insentif di luar gaji pokok dimasukkan dalam TTP sehingga anggapannya dikira itu adalah pemotongan gaji, padahal tidak. Soal TPP, saat ini pak sekda masih berkoordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri RI. Sekali lagi ini bukan pemotongan gaji, tapi insentif pegawai dialihkan masuk ke komponen TTP. Kalau dibilang pemotongan, terkecuali gaji utama (gaji pokok Pegawai) dikurangi, maka itu adalah pemotongan,” sambungnya.

Perihal sama disampaikan Kepala BPKAD Halmahera Timur, Joko Loleno Ridwan. Joko mengatakan pihanya tidak berwenang memotong gaji ASN, palagi itu gaji pokok.

Kabar menyangkut pemotongan gaji, sebut Joko itu tidak benar adanya. Menurut Joko, pengalihan dua komponen gaji pegawai tersebut diambil dari komponen tambahan penghasilan sebesar Rp100 ribu, dan tunjangan terpencil Rp100 ribu.

“Jadi sebelum TPP dibayarkan, struktur gaji seluruh PNS yaitu tambahan penghasilan ditambah tunjangan terpencil jumlahnya sebesar Rp200 ribu per orang. Ini karena mau diberlakukan TPP, maka dua tunjangan tersebut dihilangkan dari komponen gaji kemudian dialihkan ke TPP. Pemberlakuan dua struktur gaji yang dihilangkan dan dialihkan ke TPP berlaku bagi semua PNS, mulai dari golongan satu sampai golongan atas,” kata Joko, ketika disembangi Media Brindo Grup (MBG) di ruang kerjanya, Rabu, 23 Februari 2022.

“Kalau tidak dihilangkan, kemudian PNS masih terima dua komponen gaji ditambah TPP itu nantinya dobel dan berpotensi menjadi temuan. Begitu juga penanguhan gaji pegawai bisa dilakukan oleh BPKAD apabila ada usulan masing-masing SKPD didasari dengan alasan kalau yang bersangkutan PNS tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, itu baru bisa kami tangguhkan, kalau tidak maka kami tidak bisa lakukan,” tambah Joko. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini