Penarikan PAD Sektor Perikanan di Halmahera Timur Terkendala Perbup

publisher: BrindoNews.com author photo

Rustam Ali.

HALTIM, BRN
- Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Timur di sektor perikanan boleh dibilang cukup menambah profit daerah. Hanya saja penggarapan potensi kekayaan maritim kabupaten bermotto Limabot Fayfiye itu belum maksimal dikelolah. 

Tidak optimalnya pengelolaan item penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil peengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diganjal peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup). 

Pedoman atau payung hukum inilah diklaim menjadi penyebab PAD sektor perikanan tidak bisa digarap oleh dinas perikanan dan kelautan setempat. Imbasnya, OPD yang membidangi perikanan ini tidak bisa berbuat lebih.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Timur, Rustam Ali mengaku dinas yang nahkodainya belum mampu menggenjot retribusi PAD di sektor perikanan.

“Tidak ada dasar hukum berupa perda ataupun perbub yang secara khusus mengatur tentang retribusi PAD sektor perikanan. Makanya kami masih terkendala untuk menarik retribusi,” kata Rustam, ketika disembangi Media Brindo Grup diruang kerjanya, Senin, 7 Februaru 2022.

Rustam mengatakan, pihaknya pernah menarik retribusi PAD sektor perikanan, namun itu empat tahun lalu. Langkah ini  kemudian mereka ditegur oleh BPK Perwakilan Maluku Utara. Teguran itu, lanjut Rustam, agar tidak menjadi temuan BPK.

“Jadi untuk tahun 2022 kami belum menarik retribusi di sektor perikanan. Baik kepada nelayan maupun pengusaha ikan di Halmahera Timur. Kami punya potensi perikanan yang sangat besar di Kecamatan Maba Utara dan Maba Selatan, tetapi kita tidak bisa tarik (retribusi), ini yang sangat disayangkan,” sebutnya.

Rustam menambahkan, DKP bakal berupaya berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur. Ini dilakukan perihal membicarakan payung hukum penarikan retribusi PAD perikanan.

“Kami akan konsultasi ke bagian hukum. Nantinya dibuat perda atau perbub, kami juga akan konsultasi ke kementerian KKP untuk bicarakan potensi perikanan di Halmahera Timur,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini