Oknum PPK BPJN Maluku Utara Nekat Sewa Sound System untuk Halangi Aksi FP3

Redaksi author photo

Masa Aksi Sebut Ada Upaya Pencekalan Gerakan 

Maskur saat berorasi di depan BPJN Maluku Utara.

TERNATE, BRN
– Dugaan menghentikan unjukrasa dugaan tindak pidana korupsi di BPJN Maluku Utara mencuat. Salah satu oknum PPK disinyalir terlibat. 

Upaya penghentian ini terbongkar ketika Front Pemuda Peduli Pembangunan atau FP3 Maluku Utara berunjukrasa di depan BPJN Maluku Utara, Rabu siang, 2 Februari 2022.

Salah satu orator FP3 Maluku Utara, Yuslan Gani mengatakan, upaya pencekalan oleh salah satu oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPJN Maluku Utara itu dengan cara membayar pemilik-pemilik sound system.

“Kami tahu benar ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengehtikan gerakan kami dengan seperti itu (penyedia sond dibayar dengan maksud agar sound tidak disewakan ke kami),” kata Yuslan.

Yuslan mengatakan, apa yang dilakukan para pejabat internal BPJN itu tidak mengendorkan mereka melakukan aksi lanjutan. Gerakan tetap dilakukan untuk menyuarakan sejumlah pekerjaan jalan yang diduga bermasalah.

Maskur menambahkan, upaya suap terhadap para penyewa pengeras suara itu tidak sama sekali memengaruhi komitmen mereka menyuarakan persoalan pengerjaan jalan.

Maskur mengatakan, desakan untuk mencopot Kepala BPJN Maluku Utara, Gunadi Antariksa, Kepala Satker Wilayah II BPJN Maluku Utara, Chandrasyah Paarmanceh, dan PPK ruas jalan Weda-Sagea dan Sagea-Patani, Jooni Seisi Margaret Manus merupakan langkah tepat.

“Apa sih keistimewaan Chandrasyah dan Jooni Sesi? Prestasi keduanya sangat buruk. Lihat pengerjaan jalan dan deker di Desa Todapa yang baru satu tahun lebih rusak rusak, belum kantor BPJN Maluku Utara yang dalam proses pembangunan. Kantor BPJN Maluku Utara ini pun tidak selesai sebagai kontrak kerja,” ujarnya.

Koordinator aksi FP3 Maluku Utara, Azis Abubakar mengatakan, ada beberapa proyek yang dapat dijadikan refrensi dalam mencopot Chandrasyah Paarmanceh dan Jooni Seisi Margaret Manus.

Misalnya pekerjaan preservasi ruas jalan Weda-Sagea yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak lebih dari Rp43 miliar. Ruas jalan Weda-Mafa-Matuting-Saketa yang dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan anggaran Rp8 miliar lebih, dan pekerjaan jembatan Ake Tiabo yang diduga ada konspirasi memenangkan perusahaan tertentu.

“Menteri PUPR, melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR sudah sepantasnya mencopot Gunadi Antariksa dari Kepala BPJN Maluku Utara. Copot juga Chandrasyah Paarmanceh dan Jooni Seisi Margaret Manus,” ujarnya.

Salah satu pemilik sound system, Sarjan saat ditemui mengatakan, dirinya diminta agar tidak menyewakan soundnya ke pendemo. Bahkan Ia mengaku ditawari sejumlah uang untuk mendiamkan aksi.

Sarjan juga mengaku orang yang datang membayar soundnya itu orang suruhan BPJN.

“Saya ditanya mau berapa?, dan saya bilang Rp30 juta. Saya hanya dikasih Rp2 juta dengan maksud tara usa kase pake salon (sound system) pe dorang. Katanya disuruh oknum PPK. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini