KPU dan Bawaslu Haltim Sudah Masukan LPJ Penggunaan Dana Hibah

Redaksi author photo
Kepala BPKAD Haltim Joko Loleno Ridwan

HALTIM, BRNLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hamlahera Timur terkait penerima Hibah tahun 2020 sudah menyampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).

Dana hibah yang diberikan kepada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum itu, dialokasikan melalui dana alokasi umum atau DAU senilai Rp 33.973.850.000,00,untuk keperluan penyelaggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2022.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginka, kedua lembaga telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPKAD terhadap progres anggaran yang dipergunakan selama pemilihan berlangsung.

Kepada Media Brindo Grup, Kepala BPKAD Haltim Joko Loleno Ridwan mengatakan, laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterima dari KPU dan Bawaslu sudah disampaikan, dan Inspektorat mulai mereview dokumen LPJ tersebut.

" KPU dan Bawaslu sudah masukan LPJ mereka dan mulai direview oleh Inspektorat sebagai Instansi terkait" kata Joko Loleno senin kemarin 14 februari 2022”.

Joko Loleno menambahkan, pemeriksaan atau review dukumen pertanggunhjawabn kedua lembaga itu, untuk memastikan penggunaan anggaran selama pilkada berlangusng itu sudah tepat atau masih harus di kroscek.

" Karena yang punya kompetensi memeriksa itu (LPJ penerima anggaran hiba) ada di Inspektorat. Kami hanya berkewajiban meminta agar segera masukan dokumennya”.

Hingga berita ini dipublik, Kepala Inspektorat Halmahera Timur Enda Nurhayati saat dikonfirmasi via handphone belum ada respon. (mal/red).

Share:
Komentar

Berita Terkini