Kepala Desa Terpilih Ino Jaya Wasile Selatan Berpotensi Gugur

Redaksi author photo

Ketua Panitia Kabupaten, Tamrin Bahara (kiri) didampingi Kabag Hukum Ardiansyah Mahjid (kanan) saat menyampaikan hasil rekomendasi pantia.

HALTIM, BRN
- Kepala Desa Ino Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, terpilih Yosefnat Maudul berpotensi dibatalkan. Ini setelah panitia pilkades kabupaten merekomendasikan empat poin. 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menyebutkan, empat poin rekomendasi panitia kabupaten itu salah satunya menyangkut syarat pencalonan Yosefnat.

Dasar tersebut menjadi alasan Yosefnat digugurkan sebagai kepala desa terpilih berdasarkan ketentuan peraturan bupati nomor 14 tahun 2021. Yosefnat dinggap tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021.

“Sampai tenggang waktu tiga hari (setelah panitia memberikan waktu tiga hari sejak pelantikan) Yosefnat tidak mampu buktikan syarat administrasi berupa surat keterangan penganti ijazah sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 37 peraturan bupati nomor 14 tahun 2021,” kata Ardiansyah, Rabu 16 februari 2022.

Adriansyah menyatakan, rekomendasi panitia bukti kasus. Pertama, panitia menemukan bahwa surat keterangan tanda kehilangan ijazah dari Polsek Wasile Selatan yang dikeluarkan semenjak 2017 lalu.

Kedua, Yosefnat Maudul tidak memiliki surat keterangan pengantin ijazah dari sekolah asal. Yang dipakai Yosefnat bukan surat keterangan ijazah, tapi surat keterangan biasa.

Ketiga, syarat administrasi yang diminta panitia tidak dilengkapi. Dan keempat, Yosefnat Maudul tidak mampu memenuhi syarat sampai batas waktu yang ditentukan.

“Panitia merekomendasikan kepada bupati bahwa calon nomor urut satu Yosefnat Maudul tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, dan dinyatakan gugur dari pencalonan. Merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan pemenang kedua sebagai calon kepala desa terpilih,” jelasnya.

Ardiansyah mengharapkan masyarakat Desa Ino Jaya bisa menerima keputusan pemerintah daerah.

“Apapun keputusan pemerintah daerah diharapkan diterima dengan lapang dada dan menghormati keputusan pemerintah daerah berdasarkan fakta-fakta ditemukan. Jika ada pihak yang tidak menerima keputusan pemerintah daerah, diharapkan menempuh sesuai jalur hukum, baik proses keberatan admistrasi, hukum banding administrasi sampai ke PTUN. Menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Ino Jaya sangat diharapkan pemerintah daerah,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini