Dua Cakades Gugat Keputusan Bupati Halmahera Timur ke PTUN

Redaksi author photo

Muhjir Nabiu (kameja hitam) saat menunjukkan draf permohonan sengketa Pilkades Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Dua calon kepala desa terpilih hasil Pilkades Halmahera Timur yang dilantik beberapa waktu lalu masih harap-harap cemas. Status keduanya bisa dibatalkan apabila gugatan sengketa yang dimohonkan ke PTUN Ambon kabulkan. 

Pemohon dalam perkara ini yaitu Calon Kepala Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba, dan Calon Kepala Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara. Pemungutan suara ulang yang tidak diatur dalam peraturan bupati, serta dugaan ijazah palsu oleh salah satu cakades terpilih membuat meraka memohonkan ke PTUN. Penolakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/140/9/2022 tentang Pelantikan Kepala Desa jadi alasan lain dibawahnya masalah ini ranah pengadil.

Kuasa Hukum Pemohon, Muhjir Nabiu mengatakan langkah menempuh jalur ke PTUN Ambon diniali sangat tepat untuk menggugat SK bupati. Seluruh alat bukti sudah siapkan, dan Senin pecan depan didaftar untuk diregistrasi di PTUN.

“Langkah ini untuk mencari keadilan. SK bupati dengan nomor 188.45/140/9/2022 yang nanti kami gugat ke PTUN,” kata Muhjir, saat jumpa pers di Penginapan Samada, Kota Maba, Senin Sore 7 Februaru 2022.

Pelantikan 12 kepala desa yang bersengketa, menurut Muhjir, itu dianggap sepihak. Rekomendasi panitia khusus DPRD tentang temuan beberapa permasalahan sengketa pilkades tidak ditanggapi secara tertulis oleh Bupati Ubaid Yakub kepada DPRD.

“Temuan Pansus DPRD tidak dijadikan bahan pertimbangan sebelum pelantikan. Ini ada apa sebenarnya?, padahal secara hukum, satu prosedur yang dilanggar dapat mengugurkan semua proses. Tapi sengketa pilkades yang benar-benar melanggar ketentuan peraturan bupati tapi tidak ditanggapi sama sekali,” jelasnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini