Dinas ESDM dan DPMPTSP Maluku Utara Beda Pendapat Soal Polemik 13 IUP

publisher: BrindoNews.com author photo

Hasyim Daengbarang - Bambang Hermawan.

SOFIFI, BRN
- Polemik pembatalan 13 IUP masih belum ada titik terang. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Minerala (ESDM) Maluku Utara, Hasyim Daengbarang dan Kepala DPMPTSP Bambang Hermawan, beda pendapat. 

Hasyim Daengbarang mengatakan, Pembatalan 13 IUP itu kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya berkewenang menyampaikan (mengusulkan).

“Semua sudah jelas apa yang menjadi statement Kepala DPMPTSP, dan sudah kami tanggapi. Tidak usa berpolemik lagi, silahkan tanya ke pak Bambang dari 13 IUP apanya yang dibatalkan,” sebut Hasyim, Rabu, 2 Februari.

Bambang Hermawan mengatakan, persoalan 13 IUP adalah sebuah kesalahan. Awalnya pihaknya menganggap itu biasa, namun setalah di teliti Kementerian Investasi menilai ada kesalahan yang harus dibenahi. Dari situ Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian menyurat ke kementerian perihal pembatalan surat gubernur tentang penyampaian dokumen 13 IUP.

“Awalnya ini adalah kesalahan kami, karena menganggap hal yang biasa. Tapi ternyata di Kementerian investasi menganggap kelalaian yang harus di perbaiki. Sehingga kita luruskan dengan membatalkan surat Gubernur tentang penyampaian dokumen IUP,” ucapnya.

Bambang menuturka, akibat dari kesalahan itu pembaruan usulan tidak diijinkan. Sesuai prosedur, kewenangan penyampaian harus melalui DPMPTSP.

“Gubernur tidak bisa lagi menyampaikan. Pembatalan surat gubernur tentang penyampaian dokumen IUP ke kementerian itu dikembalikan ke DPMPTSP. Proses pengajuan 13 IUP hanya di dinas ESDM, setelah itu ditindaklanjut oleh sekretaris provinsi, kemudian menyurat ke kejaksaan tinggi untuk meminta opini hukumnya seperti apa. Setelah opini hukum di keluarkan langsung di ajukan ke Gubernur,” jelasnya.

Bambang mengemukakan, setelah jalur tersebut semuanya selesai, selanjutnya gubernur merekomendasikan ke Kementerian ESDM RI untuk proses penerbitan IUP. Hanya saja semua proses ini menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan peraturan gubernur atau pergub.

Proses awal pengajuan IUP, lanjut Bambang, tidak melalui PTSP. Pengajuan melalui ESDM ke sekretaris provinsi (sekprov).

“Hanya karena proses yang belum sesuai. Untuk menghindari adanya resiko yang lebih besar, maka kita batalkan. 13 IUP ini bisa disampaikan ulang, namun harus diverifikasi administrasinya dulu, bukan teknisnya,” ujar mantan Kepala Inspektorat Maluku Utara itu. (Jr/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini